TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau kembali menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berpotensi terjadi di tengah kondisi cuaca kering.
Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan lahan, Senin (7/9/2026).
Wakil Bupati Berau Gamalis mengikuti rapat tersebut secara daring dari Ruang Teleconference Diskominfo Berau. Sejumlah hal dibahas, mulai dari perkembangan karhutla, kesiapan menghadapi kondisi cuaca ekstrem, hingga penanganan hukum terhadap kasus kebakaran.
Dalam rakor itu, pemerintah pusat turut memaparkan perkembangan penanganan perkara karhutla. Hingga 6 September 2026, tercatat 300 laporan polisi (LP) berkaitan dengan perkara karhutla yang telah ditangani jajaran kepolisian.
Selain proses hukum, forum tersebut juga membahas persoalan pembukaan lahan yang berkaitan dengan ketentuan kearifan lokal, termasuk aktivitas perladangan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Gamalis menilai kondisi saat ini membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak. Menurutnya, pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas pemadam.
“Jangan sampai tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada satu pihak. Kita tunjukkan bahwa kita bersama-sama bertanggung jawab,” kata Gamalis.
Ia mengingatkan, ancaman kebakaran masih perlu diwaspadai karena periode El Nino belum sepenuhnya terlewati. Apalagi, sejumlah titik kebakaran berada pada lahan yang memiliki pemilik atau pengelola.
Karena itu, perusahaan pemegang HGU maupun izin pemanfaatan lahan diminta memastikan wilayah yang dikelolanya mendapatkan pengawasan secara optimal.
Gamalis menekankan kesiapan personel, peralatan, hingga sarana pendukung pemadaman harus menjadi perhatian perusahaan. Dengan kesiapan tersebut, potensi kebakaran dapat segera direspons sebelum berkembang menjadi lebih luas.
“Pertama, kita belum melewati puncak El Nino dan kondisinya masih cukup panjang. Kedua, kebakaran terjadi di lahan yang ada pemiliknya. Ketiga, aturan sudah lengkap, tinggal dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pola penanganan karhutla tidak berhenti pada tindakan pemadaman. Pengawasan dan pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih penting untuk menekan risiko kebakaran.
Ia menyebut, setiap pengelola lahan harus memastikan area yang menjadi tanggung jawabnya terpantau secara berkala. Jika ditemukan potensi titik api, penanganan harus dilakukan secepat mungkin.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk memastikan lahan yang dikelola benar-benar diawasi dan seluruh ketentuan dipatuhi,” ujarnya.
Pemkab Berau akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut melalui penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang izin, serta unsur terkait lainnya.
Gamalis berharap sinergi tersebut dapat memperkuat upaya pengendalian karhutla di Berau, khususnya selama kondisi cuaca masih kering dan risiko kebakaran belum sepenuhnya berakhir.
“Intinya, kita harus menunjukkan bahwa semua pihak bertanggung jawab. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana kita patuhi dan tegakkan secara konsisten,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
