TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan distribusi BBM dapat terpantau di lapangan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada 31 Agustus 2026 lalu.
Dalam keputusan tersebut, Pemkab Berau menyiapkan regulasi berupa surat edaran yang mengatur keberadaan dan penjualan BBM di tingkat pengecer. Selain itu, pemerintah juga menempatkan personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) di sejumlah SPBU selama beberapa hari ke depan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan kehadiran tim gabungan tersebut untuk membantu melakukan pemantauan sekaligus memastikan pelayanan SPBU kepada masyarakat berjalan maksimal.
“Ini tindak lanjut rapat Forkopimda tanggal 31 Agustus kemarin yang dipimpin Ibu Bupati. Ada beberapa langkah yang dilakukan, termasuk pengaturan BBM di tingkat pengecer dan penempatan tim di SPBU,” ujar Eva saat melakukan kunjungan ke sejumlah SPBU di Kecamatan Tanjung Redeb.
Menurut Eva, tim di lapangan juga akan memantau perkembangan kondisi antrean dan distribusi BBM dari waktu ke waktu. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat langkah lanjutan yang harus diambil pemerintah apabila kondisi belum kembali normal.
Di tengah antrean yang masih terjadi, Eva meminta pengelola SPBU mengoptimalkan pelayanan selama persediaan BBM tersedia.
“Harapan kita, antrean yang terjadi di SPBU ini bisa dikurangi. Selagi stok ada, langsung diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Salah satu SPBU yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut berada di Jalan Haji Isa. Saat tim melakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi. Eva meminta agar pelayanan dapat segera dibuka, mengingat antrean kendaraan di sejumlah titik sudah cukup padat.
“Kami minta untuk bisa segera beroperasi melihat antrean yang sudah membeludak,” katanya.
Eva menilai, percepatan pelayanan menjadi penting untuk mencegah penumpukan kendaraan di satu lokasi. Jika seluruh SPBU yang memiliki stok dapat beroperasi secara optimal, beban antrean diharapkan dapat terbagi dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan BBM.
Selain melakukan pemantauan, Pemkab Berau juga mengharapkan kerja sama aktif dari pemilik dan pengelola SPBU. Menurut Eva, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengurai persoalan distribusi dan antrean BBM.
“Kami berharap ketika tim turun, ada kerja sama dari pihak pemilik SPBU. Ini tentu mempermudah kita untuk ikut membantu agar permasalahan yang dihadapi bisa teratasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Eva menambahkan, penempatan personel gabungan bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, tetapi juga membantu menjaga ketertiban di kawasan SPBU. Kehadiran petugas diharapkan mampu mencegah potensi keributan serta memastikan antrean kendaraan tetap terkendali.
Pemkab Berau bersama tim terkait akan terus memantau perkembangan kondisi BBM di lapangan dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah berharap melalui pengaturan distribusi, optimalisasi pelayanan SPBU, serta pengawasan bersama, antrean BBM di Berau dapat segera berkurang dan aktivitas masyarakat kembali normal. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
