TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemkab Berau menyiapkan langkah penguatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan.
Salah satu opsi yang disiapkan yakni mengoptimalkan penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan.
Namun, anggaran tersebut belum dapat langsung digunakan karena pemerintah daerah masih menunggu rincian kebutuhan dari perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Berau.
Dalam kesempatannya, Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap memberikan dukungan anggaran apabila kebutuhan penanganan di lapangan telah disampaikan secara rinci.
Menurutnya, hingga saat ini BPBD maupun Disdamkar masih dalam proses menyusun kebutuhan operasional. Rincian tersebut nantinya menjadi dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan langkah penganggaran.
“Kalau soal anggaran, dari BPBD kemudian Disdamkar belum membuat rinciannya. Jadi untuk kebutuhan operasional saat ini belum ada angka yang bisa kami pastikan karena masing-masing perangkat daerah masih merincinya,” ungkap Said.
Ia menjelaskan, kebutuhan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pengerahan armada. Operasional juga mencakup ketersediaan BBM kendaraan pemadam, pemeliharaan maupun perbaikan peralatan, hingga kebutuhan logistik personel yang bertugas di sejumlah titik rawan kebakaran.
Said mengakui keterbatasan dukungan anggaran operasional sempat menjadi tantangan dalam pelaksanaan penanganan karhutla. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari skema pembiayaan yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan di lapangan.
“Yang paling penting sekarang bagaimana kebutuhan tim di lapangan bisa terpenuhi. Mulai dari BBM, peralatan sampai logistik personel. Karena penanganan ini membutuhkan operasional yang berjalan terus,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya aktivitas karhutla, Pemkab Berau juga tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan peningkatan status kebencanaan daerah.
Said mengatakan keputusan tersebut tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan satu indikator. Pemerintah perlu melihat berbagai data dan dampak yang terjadi, termasuk informasi dari BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Pendidikan.
“Data dari beberapa sektor sudah kami kumpulkan. Tim kaji cepat BPBD juga sudah turun melihat kondisi di lapangan. Tetapi untuk menentukan status, tentu harus dibahas secara menyeluruh,” katanya.
Ia menyebut, penetapan status tanggap darurat nantinya harus melalui pembahasan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Keputusan akhir tetap berada pada kepala daerah.
“Status kebencanaan ini harus diputuskan dengan pertimbangan yang matang. Kita tidak ingin terburu-buru, tetapi di sisi lain kebutuhan penanganan masyarakat juga harus segera direspons,” tegas Said.
Sembari proses kajian berjalan, Pemkab Berau juga membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif dukungan pembiayaan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau disebut telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan mekanisme penggunaan anggaran dalam kondisi penanganan darurat.
Salah satu opsi yang tengah dikomunikasikan yakni tetap mempertahankan status daerah pada level siaga, namun tetap memungkinkan adanya dukungan anggaran untuk kebutuhan operasional darurat di lapangan.
“Teman-teman dari BPKAD juga sambil mengomunikasikan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kami mencari opsi lain, misalnya statusnya tetap siaga, tetapi bantuan dan pencairan anggaran untuk kemudahan operasional darurat tetap bisa dilakukan di lapangan,” kuncinya, (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
