TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menyiapkan strategi menghadapi kondisi anggaran tahun 2027 yang diproyeksikan mengalami penurunan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan dengan memperkuat pendapatan daerah, melakukan efisiensi belanja, serta memastikan program prioritas tetap berjalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah membutuhkan langkah penyesuaian di berbagai sektor. Salah satu fokus utama adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang dapat diperkuat.
“Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan PAD. Yang kedua efisiensi dalam belanja, kemudian yang ketiga adalah program-program prioritas yang memang harus kita tracking kembali,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menyebutkan, dengan proyeksi anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Terlebih, belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang cukup besar dalam struktur APBD.
Menurut Said, penyesuaian anggaran tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Berau, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah lainnya. Karena itu, Pemkab Berau akan melakukan efisiensi pada sejumlah belanja tanpa mengabaikan kewajiban terhadap aparatur sipil negara (ASN).
“Pasti kita menyesuaikan. Kondisi ini bukan hanya di Kabupaten Berau, tetapi di semua daerah juga mengalami hal yang sama,” katanya.
Said menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga hak pegawai sesuai dengan komitmen kepala daerah. Dengan demikian, efisiensi lebih diarahkan terhadap kegiatan maupun belanja lain yang masih dapat disesuaikan.
“Kita upayakan paling tidak pegawai tetap menerima haknya. Sesuai dengan janji Bupati pada saat itu, tidak dilakukan pemotongan. Maka kegiatan atau belanja-belanja yang lain kita lakukan efisiensi dan menyesuaikan kondisi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan anggaran 2027 nantinya akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Program yang dinilai memiliki dampak langsung dan menjadi kebutuhan masyarakat akan menjadi perhatian dalam menentukan skala prioritas. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
