TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus memetakan kebutuhan sarana penunjang bagi kelompok masyarakat, khususnya nelayan yang berada di kawasan perairan umum. Salah satu kebutuhan yang banyak diusulkan yakni bantuan mesin untuk mendukung aktivitas dan produktivitas kelompok.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan usulan bantuan mesin berasal dari kebutuhan langsung masyarakat yang disampaikan melalui kelompok-kelompok nelayan di berbagai wilayah.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat langsung memenuhi seluruh permintaan karena jumlah kelompok yang membutuhkan cukup banyak. Karena itu, pengadaan bantuan akan disesuaikan dengan hasil pemetaan sekaligus kemampuan anggaran daerah.
“Kebutuhan mesin ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kelompok-kelompok. Nelayan juga menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk dari daerah Teluk dan wilayah lainnya,” ujar Abdul Majid.
Ia menyebutkan, pihaknya telah melakukan penjaringan aspirasi dengan mendatangi sejumlah wilayah yang memiliki aktivitas perikanan. Dari 13 kecamatan yang memiliki wilayah perairan umum, terdapat berbagai usulan yang perlu diakomodasi secara bertahap.
“Targetnya sebenarnya banyak kelompok. Sesuai hasil kunjungan kemarin, kita sudah keliling 13 kecamatan yang ada perairan umumnya. Kalau untuk perairan laut, tetap kita akumulasi dan kita teruskan ke provinsi,” jelasnya.
Abdul Majid menegaskan, setiap kelompok yang membutuhkan bantuan berpeluang mengajukan usulan. Namun, realisasinya tetap menyesuaikan ketersediaan pembiayaan yang dimiliki pemerintah.
Dikatakannya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Bahkan, apabila hanya satu atau dua kelompok yang dapat memperoleh bantuan dalam satu tahap, hal tersebut tetap dinilai sebagai langkah positif.
“Kalau dapat satu atau dua mesin untuk kelompok, bagi kita sudah alhamdulillah. Karena memang semuanya tergantung pada ketersediaan anggaran,” katanya.
Selain melalui program pemerintah, usulan bantuan juga dapat diperjuangkan melalui aspirasi anggota DPRD Berau. Kendati demikian, ia menyebut aspirasi tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan anggaran.
“Kalau melalui aspirasi teman-teman Dewan, itu merupakan hak politik mereka untuk mengajukan. Tetapi tetap tergantung apakah anggarannya tersedia atau tidak,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan kelompok nelayan yang berada di wilayah perairan laut, kewenangannya juga berkaitan dengan pemerintah provinsi. Pihaknya menyebut hingga saat ini belum ada informasi mengenai bantuan mesin dari provinsi untuk tahun berjalan.
“Tahun ini sepertinya belum ada. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman provinsi, kondisinya juga masih dalam proses,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
