MARATUA, PORTALBERAU – Kunjungan kerja Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, ke Pulau Maratua tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Di Kampung Payung-Payung, orang nomor satu di Berau itu meninjau langsung kondisi abrasi pantai yang dinilai sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
Saat berada di lokasi, Sri Juniarsih melihat kondisi bronjong penahan ombak yang selama ini menjadi benteng perlindungan kawasan pesisir.
Namun, seiring usia yang telah mencapai hampir dua dekade, konstruksi tersebut tampak mengalami kerusakan di sejumlah titik dan tidak lagi mampu memberikan perlindungan maksimal dari hantaman gelombang laut.
“Umur bronjong sekitar 19 tahun. Sudah waktunya memang dilakukan penanganan abrasi di sana,” ujarnya.
Menurut Sri, abrasi yang terus terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengancam kawasan pesisir, fasilitas umum, hingga aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar pantai.
Karena itu, ia memastikan persoalan abrasi di Kampung Payung-Payung akan menjadi salah satu perhatian prioritas pemerintah daerah. Meski penanganan abrasi merupakan kewenangan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, Pemkab Berau tidak akan tinggal diam.
“Akan kita komunikasikan dengan pihak terkait. Karena ini bukan kewenangan pemerintah daerah dan akan segera bersurat agar bisa lebih cepat tertangani,” tegasnya.
Sri menilai langkah percepatan koordinasi perlu dilakukan mengingat kondisi kerusakan yang sudah terlihat di lapangan.
“Kita akan mendorong agar usulan penanganan abrasi tersebut dapat segera mendapat perhatian dan masuk dalam program pembangunan yang menjadi kewenangan instansi terkait,” bebernya.
Ia menyebut, keberadaan pelindung pantai yang memadai dinilai sangat penting bagi Kampung Payung-Payung yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Maratua.
Diakuinya, selain menjaga keselamatan kawasan permukiman, penanganan abrasi juga berperan dalam melindungi potensi pariwisata yang selama ini menjadi daya tarik utama wilayah kepulauan tersebut.
Melalui peninjauan langsung ini, Sri ingin memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan dapat terpetakan dengan baik, sehingga langkah penanganan yang tepat dapat segera dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pemerintah yang berwenang. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
