TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Upaya penanganan stunting di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Meski berbagai program telah digulirkan, hasil yang dicapai dinilai belum mampu menekan angka kasus secara signifikan. DPRD Berau pun mendorong adanya perombakan strategi agar penanganan tidak berjalan di tempat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai pendekatan yang selama ini diterapkan masih belum menyentuh akar persoalan. Padahal, stunting merupakan isu kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan.
“Pendekatan yang dilakukan masih belum menyasar akar masalah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, stunting tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, kondisi sanitasi lingkungan, hingga tingkat pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi, dan edukasi,” tegasnya.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan menjadi langkah mendesak. Tanpa adanya pembaruan strategi yang lebih terintegrasi, upaya yang dilakukan dikhawatirkan hanya bersifat rutinitas tanpa dampak nyata di lapangan.
“Harus ada inovasi dan integrasi program. Jangan sampai penanganan stunting hanya seremonial,” katanya.
Subroto juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan stunting secara detail dan berbasis data akurat. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran kader posyandu, tokoh agama, dan tokoh adat dianggap strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Keterlibatan mereka penting agar edukasi bisa lebih mudah diterima,” ucapnya.
Tak kalah penting, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diperkuat, terutama dalam memantau tumbuh kembang anak secara berkala hingga ke tingkat kampung dan kelurahan. Dengan sistem pemantauan yang baik, potensi stunting dapat dideteksi lebih dini.
Di sisi lain, DPRD Berau juga mendorong peningkatan dukungan anggaran, baik untuk program penanganan maupun bagi tenaga lapangan seperti kader posyandu dan penyuluh kesehatan yang menjadi ujung tombak di masyarakat.
Subroto menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat.
“Ini menyangkut masa depan generasi Berau. Semua pihak harus bergerak bersama,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
