TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – DPRD Berau mendesak pemerintah untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menangani aktivitas ilegal fishing yang kian merugikan perekonomian serta mengancam kelestarian sumber daya laut.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa upaya penindakan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal masih perlu diperkuat, khususnya di wilayah rawan.
“Penanganan ilegal fishing ini harus lebih maksimal, apalagi dengan keterbatasan pengawasan laut yang sebenarnya merupakan kewenangan provinsi,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah menjadi salah satu solusi untuk memperluas pengawasan di lapangan.
Menurutnya, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Maratua Peduli Penyu (MALIPE) dapat dilibatkan karena memiliki akses langsung dan aktif memantau kondisi di laut.
“MALIPE juga merupakan organisasi pertama yang melaporkan masalah ilegal fishing ke Dinas Perikanan. Karena itu, mereka layak diberdayakan,” tambahnya.
Rifai juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya manusia lokal dalam mendukung pengawasan laut di Berau.
Selain itu, keberadaan aparat seperti Polairud Polres Berau dinilai perlu diperkuat dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas dan LSM.
Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan LSM, penanganan ilegal fishing dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh demi menjaga kelestarian laut di Berau. (Adv)
Minim Edukasi Batas Wilayah, Sengketa Lahan Berau-Bulungan Dinilai Rawan Terus Berulang
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Persoalan lepasnya sekitar 60 ribu hektare wilayah Kabupaten Berau ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dinilai bukan...
