TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PPP, Husein Jufri, mendorong percepatan pembangunan akses jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Berau dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Menurutnya, konektivitas antarwilayah tersebut memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri forum pembangunan daerah, di mana ia menyinggung pentingnya pembukaan akses jalan dari Tanjung Batu menuju Taras Buning yang terhubung ke wilayah Kaltara.
Husein menjelaskan, pemerintah dan DPRD di Kalimantan Utara juga menunjukkan komitmen kuat agar jalur tersebut dapat segera terhubung. Bahkan, komunikasi lintas provinsi sudah mulai dilakukan untuk membahas kelanjutan pembangunan akses tersebut.
“Dari Kaltara itu sangat ingin jalan ini segera tersambung. Nilai ekonominya sangat besar jika akses ini bisa dibuka,” ujarnya.
Ia menyebut, pihak Kaltara bahkan siap membangun jalan dari wilayah perbatasan menuju daerah mereka. Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mempercepat pembangunan dari sisi wilayah Kaltim hingga titik batas provinsi.
Menurutnya, sinergi antarprovinsi menjadi kunci agar proyek tersebut dapat direalisasikan lebih cepat, terlebih di tengah keterbatasan anggaran pembangunan saat ini.
“Kalau bisa ada kerja sama antara provinsi, supaya jalan ini cepat tembus. Kaltara siap membangun dari batas wilayah mereka,” katanya.
Selain mendorong konektivitas darat, Husein juga menyoroti sektor pengawasan kelautan di Kabupaten Berau. Ia menilai hingga saat ini perwakilan dinas kelautan dari tingkat provinsi belum memiliki kantor permanen di daerah tersebut.
Padahal, kata dia, keberadaan kantor perwakilan sangat penting untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan, termasuk dalam menindak praktik penangkapan ikan ilegal seperti penggunaan bom.
“Kami pernah menyampaikan dalam rapat dengar pendapat agar ada kantor perwakilan kelautan provinsi di Berau. Jangan hanya mengirim tim sesekali, karena wilayah laut kita cukup luas,” tegasnya.
Menurut Husein, dengan adanya kantor perwakilan di daerah, koordinasi pengawasan laut akan lebih efektif dan respons terhadap pelanggaran bisa dilakukan lebih cepat.
Di sisi lain, ia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah yang diusulkan masyarakat, termasuk penguatan program pemberdayaan kampung.
“Kami di DPRD tentu mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah ke depan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
