TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pengelolaan kios milik pemerintah daerah di kawasan Jalan AKB Sanipah dan Jalan Padat Karya kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola aset daerah.
Sorotan itu disampaikan Arman usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait di DPRD Berau, Rabu (21/01/26). Menurutnya, masalah kios tidak sekadar menyangkut besaran tarif sewa, tetapi juga kelalaian serius dalam pengawasan dan pengelolaan.
Ia mengungkapkan, adanya tunggakan pembayaran sewa kios yang berlangsung hingga bertahun-tahun menunjukkan fungsi pengawasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak berjalan maksimal.
“Persoalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Ada indikasi kelalaian dari OPD. Bagaimana mungkin sewa kios bisa menunggak sampai sembilan tahun?” ungkapnya.
Lebih lanjut, Arman menilai rencana revitalisasi kios seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, terlebih dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, tarif sewa kios saat ini yang berkisar Rp900 ribu per bulan sangat tidak sebanding dengan nilai strategis lokasi.
“Dengan harga segitu, jelas terlalu murah. Lokasinya strategis. Seharusnya dikaji ulang, bisa dikembangkan menjadi ruko atau pusat usaha yang lebih layak. Bahkan memungkinkan dibangun dua hingga tiga lantai agar nilai ekonominya meningkat,” jelasnya.
Di kawasan tersebut, terdapat sekitar 45 unit kios milik pemerintah daerah. Namun, Arman menegaskan bahwa aspek teknis pengelolaan sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif.
“Itu ranah pemerintah daerah. DPRD tidak masuk ke teknis, tapi kami mendorong agar ada konsep pengelolaan yang jelas dan berorientasi jangka panjang,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang bijak dan humanis dalam menyelesaikan persoalan ini, agar tidak memicu konflik berkepanjangan. Terlebih, beredar informasi mengenai adanya praktik sewa kios dengan nilai yang dinilai tidak wajar.
Di luar polemik sewa, Arman menilai kondisi fisik bangunan kios pemerintah sudah tidak layak dan perlu pembenahan serius. Ia bahkan membandingkan dengan bangunan milik warga di seberang jalan yang terlihat jauh lebih tertata.
“Bangunan masyarakat justru tampak lebih rapi dan terurus. Ironisnya, aset milik pemerintah malah terlihat terbengkalai,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
