MARATUA, PORTALBERAU– Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, menyampaikan kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Hal ini ia sampaikan dalam Kegiatan Reses III di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Selasa (2/12/26) tadi malam.
Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah kampung, Sa’ga menjelaskan bahwa pemotongan DBH berdampak langsung pada kemampuan daerah menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.
Ia membeberkan, DBH yang sebelumnya disepakati sebesar Rp4 triliun, kini turun drastis menjadi Rp2,4 triliun. Pemangkasan Rp1,6 triliun itu memaksa Pemkab dan DPRD menyusun ulang prioritas pembangunan untuk APBD 2026.
“Kami cukup tertekan, karena masyarakat sudah mengetahui rencana anggaran melalui reses dan pertemuan. Tiba-tiba dipotong besar, tentu memaksa kita menyusun ulang prioritas,” jelasnya.
Sa’ga juga mengungkap bahwa pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD berlangsung panas. Bahkan, jadwal paripurna sempat mundur akibat tarik-ulur penyesuaian anggaran.
Meski demikian, ia memastikan dua komponen vital tidak tersentuh pemangkasan, yakni anggaran ketahanan pangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Di hadapan warga Teluk Harapan, Sa’ga meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran yang mempengaruhi proses realisasi berbagai usulan, termasuk pembangunan tanggul penahan abrasi.
Ia mencontohkan program serupa di Pulau Derawan yang tertunda karena persoalan sertifikasi lahan, meskipun anggarannya tersedia.
“Bukan kami tidak memperjuangkan, tetapi ada regulasi baru dan pemangkasan anggaran yang membuat beberapa program tertunda. Jangan sampai kepala kampung disudutkan,” tegasnya.
Sa’ga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat dari Dapil Pesisir untuk terus memperjuangkan kebutuhan penahan abrasi dan infrastruktur dasar di Maratua.
Ia berharap kondisi fiskal daerah bisa membaik sehingga program-program prioritas dapat kembali berjalan.
“Kondisi fiskal ini bukan hanya terjadi di Berau, tapi seluruh Indonesia. Namun kami memastikan aspirasi masyarakat Maratua tetap masuk dalam pembahasan dan menjadi prioritas,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
