TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah sepanjang tahun 2024. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, meski sejumlah kemajuan telah dicapai, Pemkab Berau mengakui masih ada beberapa catatan penting dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun masukan dari DPRD Kabupaten Berau. Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan sistem pengendalian internal.
“Memang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama soal kepatuhan dan pengawasan internal,” ujarny, Sabtu (18/10/25).
Ia menjelaskan, seluruh temuan dan koreksi dari BPK akan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi agar sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan semakin tertib.
“Masukan dari BPK dan DPRD sangat kami apresiasi. Itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tambahnya singkat.
Pemkab Berau juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, predikat WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi cerminan dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara transparan.
“WTP bukan hanya soal predikat, tapi bukti bahwa keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain menindaklanjuti rekomendasi BPK, Sri juga menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan administratif dan mempercepat proses penyelesaian laporan keuangan.
“SDM menjadi kunci agar sistem keuangan berjalan baik. Kami dorong peningkatan kompetensi aparatur di semua level,” katanya.
Dirinya menilai pentingnya sinergi antara BPK sebagai auditor eksternal, DPRD sebagai pengawas kebijakan, dan seluruh jajaran OPD sebagai pelaksana teknis. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan tata kelola keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif dan berintegritas.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, saya yakin sistem pengelolaan keuangan kita akan semakin baik dan temuan bisa diminimalkan,” kuncinya.
Pemkab Berau optimistis, dengan langkah-langkah pembenahan yang berkelanjutan, opini WTP dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
