TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan bahwa pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun mendatang tidak sebesar yang dikhawatirkan. Meski pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran di seluruh Indonesia, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pengurangan untuk Kabupaten Berau hanya sekitar 30 persen, bukan 75 persen seperti kabar yang sempat beredar.
Dalam keterangannya kepada awak media, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi resmi mengenai penyesuaian anggaran tersebut. Ia menilai, kabar itu cukup melegakan bagi Kabupaten Berau yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA).
“Informasi yang kami dengarkan memang ada pengurangan yang cukup besar untuk daerah seluruh Indonesia. Namun, informasi yang kami terima untuk Kabupaten Berau pemangkasan tidak sampai dengan 75 persen tapi 30 persen,” ungkapnya, Selasa (14/10/25).
Bupati menambahkan, kondisi ini menjadi kabar baik bagi Berau dan daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor SDA, seperti pertambangan dan kehutanan.
“Maka hal itu adalah kabar baik bagi daerah kita. Hal ini berlaku juga untuk daerah-daerah di Kaltim yang memiliki sumber daya alam,” ujarnya.
Meski begitu, Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemkab Berau masih akan melakukan perhitungan ulang terhadap besaran pasti APBD setelah pemangkasan. Menurutnya, kewenangan untuk melakukan perhitungan secara detail berada di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Untuk besaran pasti APBD-nya akan kembali kita hitung, karena kewenangannya ada di Bapelitbang dan BPKAD yang akan menghitungnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Pemkab Berau akan berupaya menjaga agar program-program prioritas tidak terdampak signifikan oleh pengurangan anggaran ini. Fokus utama tetap diarahkan pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami akan berupaya agar program prioritas tetap berjalan. Penyesuaian anggaran tentu akan dilakukan dengan bijak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
