TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemerintah Kabupaten Berau tengah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi potensi pemangkasan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) tahun depan. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, pihaknya telah lama bergerak untuk memperkuat kemandirian keuangan di tingkat kampung.
“Kita sudah mendorong kampung agar memaksimalkan potensi kampung untuk masuk sebagai Pendapat Asli Kampung (PAK),” ujarnya kemarin (15/9).
Disampaikannya, penguatan PAK menjadi langkah strategis agar kampung memiliki sumber pendapatan mandiri di luar dana transfer.
Dengan begitu, gejolak fiskal dari Pemerintah Pusat tidak terlalu membebani daerah. “Sehingga ketika ada hal seperti ini, kita sudah kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri menuturkan bahwa Pemkab Berau juga akan melibatkan tenaga ahli untuk mempercepat penguatan ekonomi kampung.
“Bahkan saya akan menggandeng konsultan untuk membantu kampung. Artinya kita berupaya untuk mengantisipasi ini, karena sadar dana transfer itu tidak selamanya indah,” katanya.
Menurutnya, sumber-sumber pendapatan baru harus muncul dari potensi lokal yang ada di setiap kampung.
Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga produk olahan khas daerah. “Jadi kalau ada masa sulit, kita punya opsi lain,” tambah Sri.
Ia menegaskan, Pemkab Berau tidak membatasi kreativitas kampung untuk mengembangkan potensi masing-masing. Namun, ada komitmen agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat.
“Ya untuk sektor baru, ya dari potensi kampung masing-masing. Kampung kami bebaskan memaksimalkannya, komitmennya yang penting tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa fluktuasi keuangan bukan hal baru bagi masyarakat Berau. Sebab, daerah ini pernah mengalami pasang surut kondisi fiskal di masa lalu.
“Kita pernah hidup di masa susah dan hidup di masa senang, sehingga tidak masalah,” ucapnya.
Dengan strategi ini, Pemkab Berau berharap setiap kampung bisa lebih tangguh dan mandiri, sehingga guncangan akibat penyesuaian kebijakan pusat tidak terlalu dirasakan.
Langkah antisipasi ini juga diyakini mampu menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. (ADV)
