TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan perhatian serius terhadap mobil penyedot lumpur milik Pemerintah Kabupaten Berau yang hingga kini belum difungsikan secara optimal.
Mobil yang pengadaannya menelan anggaran sekitar Rp3 miliar itu, diketahui saat ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau.
Sri menyayangkan, alat yang seharusnya digunakan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan tersebut justru tidak memberikan kontribusi yang maksimal sejak pertama kali diadakan.
“Mobil itu kita beli dengan anggaran besar untuk menangani banjir, khususnya di kawasan kota. Tapi kalau sampai sekarang tidak dimanfaatkan, tentu ini sangat disayangkan,” ungkapnya.
Lanjutnya, menurut laporan dari OPD pengelola, mobil tersebut tidak bisa beroperasi maksimal karena medan yang sulit, dengan lumpur atau sedimentasi yang terlalu keras sehingga sulit disedot.
Menanggapi hal tersebut, Sri memberikan solusi teknis agar kendala itu bisa segera diatasi melalui kerja sama lintas perangkat daerah.
Ia menyarankan agar lumpur yang mengeras disemprot terlebih dahulu menggunakan mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar lebih lunak dan mudah disedot.
“Saya minta OPD terkait berkoordinasi dengan BPBD. Lumpurnya bisa disemprot dulu agar tidak terlalu padat. Kalau hanya menunggu dan tidak dimanfaatkan, itu pemborosan,” ujarnya.
Dirinya juga memberikan instruksi tegas kepada DPUPR sebagai pengelola saat ini.
“Jika tidak mampu memaksimalkan pemanfaatan mobil penyedot lumpur tersebut, maka sebaiknya pengelolaannya dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, yang dinilai lebih siap dalam pengelolaan alat-alat operasional kebersihan dan penanganan lingkungan,” Tuturnya.
“Kalau DPUPR tidak bisa maksimalkan, silakan serahkan saja ke DLHK. Jangan sampai alat itu hanya jadi pajangan sementara masalah banjir dan sedimentasi tetap tidak tertangani,” tegasnya.
Sri menekankan bahwa setiap aset dan alat yang dibeli dengan uang negara harus memberikan dampak dan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah lebih proaktif dalam mencari solusi dan tidak hanya terpaku pada kendala teknis.
“Alat sudah ada, tinggal kemauan dan koordinasi. Kalau memang ingin melayani masyarakat dengan baik, jangan ada lagi alasan,” kuncinya. (Adv)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
