TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Berau menunjukkan penurunan pada 2024, dari skor 85,33 di tahun sebelumnya menjadi 81,91. Meski masih bertahan di tiga besar kabupaten/kota paling tangguh dalam hal ketahanan pangan di Kalimantan Timur bersama Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Tren penurunan ini menjadi sinyal bahwa tantangan struktural belum teratasi.
Menurut Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, penurunan ini tidak semata disebabkan oleh sektor pertanian. Justru, banyak indikator penilaian IKP yang berada di luar kendali institusinya, seperti tingginya angka stunting, terbatasnya tenaga medis, serta masih adanya rumah tangga tanpa akses air bersih dan listrik.
“Kami menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa lahan pertanian berubah fungsi menjadi area komoditas lain, dan hal ini jelas berdampak pada ketersediaan pangan,” ungkap Rakhmadi, Kamis (12/6/25).
Lebih jauh, IKP tak hanya bicara soal produksi pangan, tapi juga terkait dimensi sosial dan infrastruktur: dari pendidikan perempuan, kemiskinan, hingga pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makan.
“Sebagian besar dari indikator itu bukan domain Dinas Pangan. Tapi kami tetap berperan sebagai penghubung dan penggerak agar sektor terkait bisa bertindak,” ujarnya.
Contohnya, ketika ditemukan kampung yang kekurangan air bersih seperti Mapulu, Dinas Pangan segera berkoordinasi dengan DPUPR untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Begitu pula dalam penanganan stunting, mereka bekerja bersama Dinas Kesehatan dan DPPKBP3A. Untuk akses listrik dan tenaga medis, mereka mendorong instansi teknis untuk segera turun tangan.
Di tengah keterbatasan itu, Berau tetap berupaya menjaga statusnya sebagai daerah “sangat tahan pangan”. Rakhmadi menegaskan bahwa menjaga IKP tetap stabil saja sudah merupakan pencapaian penting.
“Kita harus realistis. Meski turun, posisi kita secara nasional masih cukup baik. Tapi jangan sampai lengah,” kata Rakhmadi.
Sementara itu, langkah konkret yang dapat langsung dilakukan Dinas Pangan adalah penyaluran bantuan pangan ke wilayah yang rentan terhadap kerawanan. Ini menjadi strategi jangka pendek untuk menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang layak.
“Distribusi bantuan ini memang jadi salah satu intervensi langsung kami, dan akan terus kami lakukan,” jelasnya.
Rakhmadi menutup dengan penekanan bahwa peningkatan IKP tak bisa ditopang satu dinas saja. Sinergi dan kerja lintas sektor adalah kunci untuk menjawab tantangan yang multidimensi ini.
“Kita butuh kolaborasi nyata dari semua OPD. Tanpa itu, mustahil menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Dedy Warseto
