TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Berau mengalami kendala dalam proses lelang akibat masalah administratif. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan banyaknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memiliki sertifikasi Tipe B, sehingga pengajuan dokumen tender belum bisa dilakukan secara maksimal.
“Kami masih belum bisa mengajukan berkas lelang secara optimal karena banyak PPK yang belum memenuhi syarat kompetensi Tipe B,” ujarnya pada Rabu (19/2/25).
Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kemungkinan adanya kebijakan khusus, seperti yang diterapkan tahun lalu.
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk diskresi maupun mekanisme lain yang memungkinkan percepatan proses tender,” terangnya.
Keterlambatan ini berpotensi menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur yang telah masuk dalam tahun anggaran berjalan.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI guna mencari solusi atas keterbatasan jumlah PPK bersertifikasi.
“Kami berupaya agar proyek tetap berjalan. Kabag UKPBJ sudah berkoordinasi dengan LKPP RI terkait kondisi di Berau, khususnya mengenai sertifikasi PPK Tipe B,” ungkapnya.
Muhammad Said berharap koordinasi ini dapat segera membuahkan hasil, baik dengan percepatan pemenuhan jumlah PPK yang dibutuhkan maupun melalui kebijakan diskresi agar proyek dapat kembali berjalan.
“Mereka sudah ke LKPP dan melakukan koordinasi. Mudah-mudahan segera ada hasilnya, terutama terkait standar dan jumlah PPK yang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan PPK yang bersertifikasi sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek di Berau.
Maka, dengan adanya langkah-langkah ini, Pemkab Berau optimistis proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan tidak terhambat oleh kendala administratif.
“Kita punya banyak pekerjaan di Berau. Jika PPK yang memenuhi syarat tidak cukup, ini bisa menjadi masalah besar. Kami berharap persyaratan ini bisa segera terpenuhi agar proyek bisa berjalan lancar,” kuncinya.
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
