TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau menyatakan bahwa pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) olahraga di daerah harus memperhatikan status kepemilikan lahan.
Kepala Dispora Berau, Amiruddin, mengungkapkan, pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan pembangunan tanpa kejelasan aset.
“Untuk saat ini, pembangunan sarpras olahraga harus diketahui terlebih dahulu apakah lahan tersebut milik Pemerintah Daerah atau milik kampung,” ujarnya dalam Musrenbang Kecamatan Segah beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, jika lahan yang digunakan tercatat sebagai aset daerah, maka pembangunan bisa dilakukan melalui belanja modal.
“Ketika itu milik Pemerintah Berau, maka dapat kita lakukan melalui belanja modal, karena tercatat sebagai aset daerah melalui kecamatan nantinya,” terangnya.
Namun, jika lahan tersebut merupakan aset kampung, mekanismenya berbeda. Pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran melalui belanja modal, melainkan melalui skema belanja barang dan jasa.
“Kalau dia aset kampung, maka tidak bisa dilakukan belanja modal, tetapi jatuhnya belanja barang dan jasa, nanti dalam bentuk barang yang akan diserahkan oleh pihak lain,” jelas Amiruddin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa skema belanja barang dan jasa ini berujung pada hibah, yang memiliki aturan khusus. Sementara untuk hibah, ada aturannya sendiri, seperti harus ada proposal satu tahun sebelumnya.
“Dengan prosedur itu, hal itu belum tentu akan diberikan,” bebernya.
Amiruddin juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyalurkan hibah agar tidak menyalahi prosedur. Dengan regulasi yang ketat ini, Dispora Berau memastikan bahwa pembangunan sarpras olahraga di daerah berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
“Untuk diketahui, hibah ini bisa saja barang itu betul, tapi bisa jadi salah dalam prosedurnya. Jadi perlu hati-hati,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
