TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Forum ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional dan provinsi.
Dalam kesempatannya, Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, mengungkapkan bahwa forum ini menjadi langkah awal dalam perumusan RKPD 2026 yang merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Forum ini sangat penting untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi daerah,” ungkapnya, Selasa (4/2/25).
Lanjutnya, RKPD 2026 mengusung tema “Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.”
Tema ini sejalan dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Berau 2025-2045, yang menekankan penguatan sektor unggulan, terutama pariwisata dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kita ingin Berau semakin maju dan sejahtera dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Sektor pariwisata, misalnya, memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain pariwisata, diakui Endah forum ini juga membahas strategi pembangunan di sektor lain seperti perikanan, pertanian, dan industri berbasis sumber daya alam. Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama dalam mendukung konektivitas dan peningkatan investasi.
Endah menekankan bahwa RKPD 2026 disusun dengan pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Kami menerapkan empat pendekatan utama dalam perencanaan, yaitu teknokratik, politik, partisipatif, serta pendekatan top-down dan bottom-up. Dengan demikian, semua usulan dan masukan dari masyarakat akan menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan awal ini,” tegasnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari forum ini, pihaknya berharap muncul kesepakatan terkait isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
“Kami berharap melalui forum ini, kita bisa menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional. Hasil diskusi hari ini akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyempurnaan RKPD 2026,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
