PORTALBERAU – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri, bukan impor.
Kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
“Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor,” kata Budi usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).
Budi menjelaskan, program ini akan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia bahan makanan.
Sebanyak 1.923 koperasi, termasuk koperasi telur, sayur, beras, dan ikan, telah menyatakan kesiapan untuk terlibat.
“Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam mendukung makan bergizi gratis,” tambahnya.
Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebut desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon siap menjadi pemasok utama.
“Arahan Presiden jelas, bahan baku harus berasal dari desa melalui kerja sama dengan koperasi dan BUMDes,” ujar Yandri.
Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total dana desa senilai Rp 71 triliun untuk mendukung program ini sepanjang tahun 2025.
Meskipun belum dihitung, diharapkan perputaran uang di desa akan meningkat berkat kebijakan tersebut.
“Dari dana desa tahun 2025, 20 persen dialokasikan untuk ketahanan pangan, termasuk makan siang bergizi ini,” tegas Yandri.
Program makan bergizi gratis, yang akan dimulai pada 6 Januari 2025, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.
Namun, pemerintah telah menyesuaikan anggaran per porsi makan bergizi dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.
“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000 per porsi, yang tetap cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, November 2024. (*)
