PORTALBERAU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mewacanakan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota agar dilakukan oleh DPRD.
Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar seperti pemilihan langsung.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Prabowo menilai bahwa sistem pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi beban anggaran negara.
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pilkada langsung dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Efisien, enggak keluar duit seperti sekarang. Uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, dan irigasi,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak ketua umum partai politik yang hadir untuk mempertimbangkan gagasan ini.
“Ini begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” tambahnya.
Selain efisiensi anggaran, Prabowo menyinggung tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan dalam pilkada langsung.
Dia menilai sistem ini terlalu mahal dan memberatkan banyak pihak.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ungkap Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo menambahkan bahwa biaya politik yang dikeluarkan dalam satu atau dua hari pilkada bisa mencapai puluhan triliun rupiah, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi para tokoh politik.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari. Ini harus kita benahi bersama,” tutupnya. (*)
