TANJUNG REDEB, PORTABERAU – Anggota DPRD Berau, Sa’ga, mendorong pemerintah daerah segera menanggulangi abrasi di Pulau Derawan.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga keindahan serta kelestarian salah satu destinasi wisata utama Berau.
“Kami melihat masalah ini sudah lama disampaikan, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang jelas. Kami meminta agar ini segera ditangani,” ujarnya.
Sa’ga menambahkan, selain melestarikan alam, penanganan abrasi diperlukan untuk melindungi ruang hidup masyarakat.
Abrasi yang terjadi setiap tahun berpotensi mengurangi lahan hunian warga di sekitar Pulau Derawan.
“Kami tidak ingin abrasi ini menjadi malapetaka bagi masyarakat setempat. Jika masalah ini tidak sampai ke perhatian pusat, tentu akan sulit diselesaikan,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyampaikan bahwa penanganan abrasi di Pulau Derawan direncanakan akan dimulai pada 2025.
Izin dari kementerian terkait, yaitu KPUPR dan KLHK, sudah diperoleh.
“Tahun ini kami fokus pada perencanaannya dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar, sedangkan untuk pengerjaan fisik dianggarkan Rp 10-15 miliar,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, setelah perencanaan selesai pada 2024, pembangunan fisik pengaman pantai akan dimulai pada 2025. Terkait desain dan model pembangunan, DPUPR akan bekerja sama dengan organisasi lingkungan World Wildlife Fund (WWF).
“Kami belum tahu model pengaman pantainya seperti apa, makanya kami akan berkolaborasi dengan WWF, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, agar pembangunan pengaman tidak mengganggu habitat penyu,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Dedy Warseto
