PORTALBERAU – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara terkait skema kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk produk Pertalite dan Biosolar menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang direncanakan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, wacana pengalihan subsidi BBM ke BLT sebenarnya bukan wacana baru.
Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi ditujukan langsung kepada konsumen akhirnya, bukan kepada barang.
“Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun kebijakan subsidi selalu ada itu. Jadi bukan hal baru BBM menuju kepada subsidi langsung, dari subsidi harga ke subsidi orang,” jelas Agus saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/10).
Namun, Agus menyampaikan, implementasi ketentuan tersebut kerap belum bisa terlaksana lantaran mengikuti situasi yang berjalan pada waktu itu.
Termasuk untuk urusan sinkronisasi data bagi konsumen yang benar-benar berhak menerimanya.
“Itu dicek di dokumennya, di nota keuangan sudah beberapa kali menuju sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanisme pas,” imbuh dia.
Mengikuti Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas), disebutkan bahwa pemerintah dalam menetapkan harga BBM punya tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu.
Sehingga, jika rencana kebijakan Prabowo itu terlaksana, maka harga BBM subsidi nantinya akan mengikuti harga keekonomian.
“(Harga BBM subsidi) sesuai dengan harga keekonomiannya. BLT itu konsepnya adalah subsidi langsung untuk meningkatkan daya beli,” pungkas Agus.
Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi BBM, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.
Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite akan diupayakan tepat sasaran.
“Targetnya sama. Targetnya adalah, idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya,” ujar Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Jumat (27/9).
Agus mengaku belum membuka diskusi terkait mekanisme baru penyaluran BBM subsidi dengan tim Prabowo.
Kendati begitu, dia menyebut pemerintah pastinya berkomitmen untuk menjaga harga BBM sesuai peruntukannya, siapapun presidennya.
“Belum, tapi itu kan sama. Jadi kebijakan ini kan targetnya sama. Pemerintahan sekarang kan targetnya ke sana. Pemerintah menjaga rakyatnya. Kita di ESDM tugasnya adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Agus juga menyampaikan update terkait program BBM tepat sasaran.
Implementasi kebijakan itu tertunda dari yang seharusnya akan mulai dijalankan per 1 Oktober 2024 mendatang.
Agus belum bisa memastikan, apakah program penyaluran BBM tepat sasaran ini bakal digulirkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo.
Aturan itu akan mulai berjalan jika telah mencapai kesepakatan dari semua pihak.
“Tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar tidak membuat, tepat sasaran lah di lapangan,” tutur dia. (*)
