PORTALBERAU, KALTIM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pentacity Shopping Venue, Rabu (29/5/2024).
Kepala DPMPTSP Kaltim, Fahmi Prima Laksana, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan data dan sistem informasi yang terintegrasi di tingkat provinsi.
“Ketersediaan ASN yang mumpuni, serta koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait regulasi teknis, harus terus dibina. Selain itu, keterlibatan DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam penyelesaian masalah dan pengawasan perizinan berusaha juga sangat penting,” ujarnya.
Fahmi juga menyampaikan bahwa pembenahan di DPMPTSP tidak hanya berfokus pada menarik investor, tetapi juga menyiapkan sarana dan prasarana sistem informasi yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan inovatif.
“Tujuannya adalah menghindari kontak fisik dengan para pelaku usaha,” tambahnya.
Selain itu, DPMPTSP juga didorong untuk melakukan inovasi, promosi, dan pengembangan, serta menindaklanjuti evaluasi penilaian dari berbagai Kementerian/Lembaga.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan dan memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan dan non perizinan, sehingga berdampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan investasi sesuai sasaran DPMPTSP dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam acara tersebut, juga dibahas mengenai pentingnya media sosial sebagai platform kehumasan DPMPTSP di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Media sosial harus mampu menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta menghasilkan pemikiran-pemikiran positif dan konstruktif untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Fahmi.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan harmonisasi antar instansi pemerintah, khususnya yang melaksanakan tugas kehumasan, sehingga tercipta hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan serta berkelanjutan. (*)
Editor: Dedy Warseto
