TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Terkait dengan keinginan masyarakat di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau tentang pembuatan Daerah Otonomi Baru atau DOB, ditanggapi langsung oleh mantan bupati Berau periode 2005-2015, Makmur HAPK.
Menurut Makmur, DOB Berau Pesisir Selatan (BPS) sudah dimulai prosesnya sejak jauh-jauh hari, hanya saja terganjal akibat moratorium saat kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga hal tersebut gagal dilanjutkan.
“Sebenarnya sudah kita konsultasikan, lengkap dengan DPRD, daerah DPR RI kemudian Departemen Dalam Negri (Depdagri) juga sudah selesai, ada 2 DOB pesisir Berau dan di Kabupaten Paser, tinggal menunggu soal moratorium itu saja,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kediamannya baru-baru ini.
Menurut Makmur yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim juga menjelaskan bahwa masalah DOB BPS, dengan semua proses yang telah dilalui, maka melanjutkan proses itu tidak lagi harus berdasarkan disetujui atau tidak oleh kepala daerah induk.
“Silahkan saja sudah direkomendasikan, kenapa tidak penting, saya anggap itu penting. Pada saat itu juga sudah tingkatkan pelayanan Puskesmas di 3 kecamatan, kedua RS Pratama, SMK ditambah, saya kira wajar hanya Berau yang belum dimekarkan,” sambungnya.
Proses itu diungkapkan Makmur, sudah dimulai dari masa kepemimpinan Bupati Arifin Saidi, yang berakhir masa jabatannya tahun 1995. Kemudian dilanjutkan di masa Bupati masdjuni dan dilanjutkan oleh dirinya Makmur HAPK.
“Bahkan almarhum pak Muharram juga menyetujui itu, saya kira sangat penting karena itu sudah kita siapkan dulu, ada rekomendasi DPRD, itu cita-cita masyarakat pesisir, jangan ada istilah tidak penting atau penting,” ujarnya.
Sebab menurutnya, untuk pemekaran wilayah itu lebih mendekatkan pelayanan. Kemudian untuk lebih mempercepat pembangunan wilayah baru. Pasalnya, DOB baru itu kelak juga akan memiliki porsi anggaran sendiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Apalagi, BPS memiliki sumber daya yang cukup lengkap, mulai sektor kelautan, perkebunan, pertanian dan pariwisata. Bahan diprediksikan perkembangannya bisa melesat.
Terakhir, ia berharap pemangku kebijakan bisa melihat sisi-sisi positif dari cita-cita masyarakat BPS untuk DOB itu.
“Sehingga nanti jika sudah DOB, tidak menutup kemungkinan wilayah tersebut akan mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,” tandasnya (Ded)
