Pemkab Diminta Tegas Selesaikan Persoalan di Kampung Pilanjau

TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi, Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta Pemkab Berau untuk menurunkan tim pengecekan terkait laporan dan aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pilanjau (AMP), beberapa waktu lalu.

“Paling lama hari Kamis depan sudah ada tim yang turun,” tegas Madri, Senin (4/7/22).

Jika sampai pada Kamis depan tidak ada tim pengecekan yang diturunkan Pemkab, pihak DPRD Berau akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk menegur OPD terkait yang dinilai lalai dalam melakukan tugasnya.

“Kalau masih tidak ada tim yang turun, kami akan panggil Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Berau. Tentu untuk memberitahu mereka kalau OPD terkait tidak berjalan dengan maksimal,” ujarnya.

Terkait dengan sanksi, lanjut Madri, merupakan kebijakan dari Bupati sebagai pengambil kebijakan. Diakui Madri bahwa pihak DPRD hanya membantu memfasilitasi agar apa yang menjadi tuntutan AMP dapat lebih ditanggapi serius oleh Pemkab Berau.

Setelah diturunkannya tim pengecekan serta tindakan dari Pemkab Berau terkait persoalan tersebut, ia berharap tidak ada lagi permasalahan yang terjadi di Kampung Pilanjau maupun kampung-kampung lainnya.

“Semoga dengan RDP hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Pilanjau,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten I Setkab Berau, M Hendratno mengatakan pihak Pemkab akan menindaklanjuti apa saja hasil yang diperoleh dalam RDP. Ia memastikan akan secepatnya menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ke Kampung Pilanjau.

“Berdasarkan hasil rapat, Pemkab akan secepatnya menindaklanjuti persoalan ini. Kami juga akan susun draft sanksi apabila memang perlu,” katanya.

Sambil menunggu hasil dari tim dan memastikan fakta-fakta di lapangan, jika ditemukan kekurangan kemungkinan besar Pemkab akan mengeluarkan sanksi tersebut.

“Yang pasti semaksimal mungkin kita akan mencarikan solusi agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan damai. Kalau perlu mengeluarkan sanksi, mungkin kita akan keluarkan. Tetapi sebisa mungkin kita akan rangkul kedua belah pihak agar hal-hal yang tidak diingikan tidak terjadi,” tandasnya.

Selain itu, perwakilan AMP, Defriasnyah mengatakan apabila tidak ada tindaklanjut dari pemkab, pihaknya akan turun kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak.

“Kami mohon Bupati bisa lebih tegas, jangan sampai membiarkan masalah ini berlarut-larut. Karena saat ini kondisi di Kampung Pilanjau sedang tidak kondusif. Pemerintah kampung menolak kepengurusan dan pelayanan administrasi kepada orang-orang yang tidak mereka sukai,” ungkap Defri. (yud/mrt)