TANJUNG REDEB, PORTALREDEB- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau, Syarifatul Syadiah menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Mewakili DPRD Berau, Syarifatul menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Berau dalam Musrenbang tersebut.
Syarifatul Syadiah mengatakan jika terkait dengan Pokok pikiran disampaikan hari ini merupakan ringkasan usulan dari 30 Anggota Dewan yang sudah di input dalam SIPD dan dirangkum dalala bundel buku yang isinya kuran lebih ada 1330 usulan. Pokir ini sudah SAH karena sudah diparipurnakan di internal DPRD Berau.
“Pokok-pokok pikiran ini merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepeda anggota DPRD agar diperjuangkan di APBD. Jadi pokir ini resmi diatur undang-undang,” ungkapnya.
Lanjut Syarifatul, dada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dari eksekutif antara lain yakin yang berkaitan dengan RKPD 2023. Fokus Tema RKPD 2023 adalah Peningkatan kualitas SOM yang menguasai IPTEK dan MATAQ untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan Lokal.
Berangkat dari tema tersebut yang dipadukan dengan hasil Reses, Rapat dengar pendapat dan kunker kecamatan serta pelaksanaan Musrenbang di 13 Kecamatan maka secara umum Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang perlu disampaikan dalam Musrenbang kali ini yakni Pemerataan pembangunan infrastruktur pembangunan daerah Agar disemua kecamatan den kampung dialokasikan kegiatan pembangunan sesuai P1 atau 02 secara merata. Jengan sampai ada kampung atau kecamatan yang tidak kebagian sama sekali program pembangunan di tahun 2023.
Selain itu, melanjutkan dan penuntasan rencana pembangunan yang belum selesai pada tahun tahun sebelumnya agar tetap menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2023 ini dan sekaligus mengakomodir aspirasi di musrembang kecamatan seperti infrastruktur dasar antara lain, melengkapi sapras dan meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan, peningkatan jalan poros kampung dan pembangunan jembatan yang menjadi akses utama kampung, Penerangan listrik dan lampu jalan untuk kecamatan atau kampung yang belum terlayani.
“Selain itu, ketersedian air bersih di kecamatan, kelurahan atau kampung yang belum terlayani, Rumah layak huni, penambahan jaringan telekomunikasi sebagai akses informasi secara Cepat di kampung sangat dibutukan dan juga mengupayakan peningkatan jalan yang bukan kewenangan kabupaten Misal jalan poros Sambaliung-Talisayan hingga Simpang Lenggo,” katanya.
Selain itu, Pekerjaan yang sudah disepakati bersama MYC seperti pembangunan RS sekiranya dananya yang akan digunakan disharingkan dengan provinsi agar tidak membebani APBD Kabupaten tahun 2023 mendatang. Pembangunan di bidang kepariwisataan perlu semakin digalakkan juga terutama akses menuju wisata harus diperbaiki, sarana dan prasarana juga dilengkapi karena pariwesata sebagai unggulan penggerak perekonomian di Kabupaten Berau.
“Penyelesaian tapal batas harus segera dituntaskan agar tidak menja PR yang bekepanjngan. Pembangunan bidang sumber daya alam dan kelestarian lingkungan utamanya dalam meningkatkan upaya kontrol terhadap usaha pertambangan dan perkebunan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan ekologis juga upaya menjaga kelestarian biota laut agar berkelanjutan untuk perekonomian masyarakat serta menjadi aset penunjang kepariwisataan,” tambahnya.
Ditambahkannya, kedaulatan pangan harus terus ditingkatkan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, supaya bisa swasembada pangan. Diperlukan upaya konstruktif melalul penataan sumber-sumber produksi pangan, pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang berpihak pada produsen pangan kecil.
Diketahui, Berau memiliki lahan sawit yang luasnya luar biasa. Namun krisis minyak goreng Murah. Pemerintah diharapkan agar mendorong berdirinya usaha mini minyak goreng karena atau mencari investor dari luar. Karena ini peluang emas dan juga ada multiplier efek perekonomian di dalamnya.
Pemanfaatan Dana CSR yang dikomandani oleh forum TJSL agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai prioritas untuk membantu kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat sehingga betul-betul tepat sasaran.
“Agar tetep menjalin kerja sama yang baik dengan NGO dan perusahaan untuk tetap mengalokasikan anggaranya untuk membantu menopang peningkatan ekonomi masyarakay dan kepariwisataan di Kab. Berau.
Syarifatul berharap Pemkab memperhatian den mengakomodir hasil reses dan Aspirasi yang masuk melalu anggota dewan dalam RKPD 2023 yang akan datang.
“Musrenbeng ini tentu saja diharapkan menjadi momentum mewujudkan kesamaan terkait kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Berau,” pungkasnya. (Ded)
