TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendorong seluruh pemerintah kampung agar lebih inovatif dan mandiri dalam mengelola Anggaran Dana Kampung (ADK). Ia meminta agar anggaran tersebut diarahkan pada sektor produktif yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sri Juniarsih menegaskan, pengelolaan dana kampung tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan rutin maupun seremonial. Sebaliknya, anggaran harus menjadi modal untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta sektor pertanian.
Menurutnya, ADK merupakan instrumen strategis untuk mendorong kemandirian kampung. Karena itu, ia menyayangkan apabila anggaran yang tersedia justru lebih banyak terserap untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun (HUT) kampung yang manfaatnya tidak berkelanjutan.
“Kalau uang hanya habis untuk pesta dan hiburan, kapan kampung kita bisa mandiri? Lebih baik warga bisa berjualan produk kampung, wisata tumbuh, dan kelompok tani berkembang,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah kampung mulai mengubah pola pikir dalam menyusun program dan menggunakan anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki manfaat jangka panjang serta mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sri Juniarsih juga menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa regulasi penggunaan ADK telah mengatur batas maksimal anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp100 juta.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan penggunaan anggaran, sehingga alokasi untuk pengembangan ekonomi produktif dapat lebih dioptimalkan.
Tenteram juga mendorong kampung agar tidak terpaku pada potensi wisata pantai. Menurutnya, sumber daya alam lain seperti sungai dan danau juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi maupun rekreasi.
“Tidak harus punya pantai untuk bisa menarik wisatawan. Kampung yang memiliki sungai atau danau dapat mengembangkannya menjadi destinasi wisata edukasi maupun rekreasi,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan ADK, pemerintah kampung juga didorong membangun kemitraan dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang pendanaan dan pengembangan potensi kampung secara lebih luas.
Ia menegaskan, kunci utama kemandirian kampung terletak pada perubahan pola pikir aparatur dalam melihat dan mengelola anggaran.
“Yang diubah adalah mindset-nya. Dana kampung bukan hadiah, tetapi amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan inovasi,” pungkasnya. (ADV)
Editor: Dedy Warseto





