TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya integritas, loyalitas, dan tanggung jawab bagi pejabat administrator yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Ia meminta para pejabat tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sri Juniarsih saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan administrator di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Kecamatan Tanjung Redeb, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati.
Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
“Saya ingin menegaskan bahwa jabatan ini adalah sebuah amanah yang tidak akan jatuh di pundak yang salah. Karena itu, harus dilaksanakan dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Ini bukan sesuatu yang istimewa, melainkan tantangan untuk menunaikan tugas secara profesional,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanggung jawab seorang pejabat tidak hanya sebatas pertanggungjawaban kepada pimpinan maupun masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sri Juniarsih juga menyoroti posisi strategis pejabat administrator dalam menghubungkan kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, para kepala bidang maupun sekretaris kecamatan (sekcam) diminta mampu menerjemahkan arahan pimpinan menjadi langkah kerja yang konkret.
“Yang berada dalam posisi strategis yang menjembatani kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Saya instruksikan agar mampu mendampingi pimpinan secara profesional, menggerakkan tim, menyelesaikan persoalan, membangun komunikasi yang baik, serta menghadirkan pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan dua prinsip utama yang wajib dimiliki setiap aparatur, yakni integritas dan loyalitas. Menurutnya, kemampuan akademis maupun kecakapan dalam bekerja tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi dengan kedua prinsip tersebut.
Ia mengingatkan agar para pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan pimpinan dan masyarakat terhadap pemerintah
“Kepandaian atau latar belakang pendidikan yang tinggi akan kehilangan arah jika seseorang tidak memiliki integritas dan loyalitas. Saya ingin semuanya bekerja dengan hati agar manfaatnya dirasakan masyarakat, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang merusak kepercayaan,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, Sri Juniarsih juga mewajibkan pejabat administrator menyampaikan laporan kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Laporan tersebut harus memuat capaian, perkembangan, serta progres pekerjaan dan diketahui kepala perangkat daerah hingga Sekretaris Daerah (Sekda).
Ia menegaskan, pelaporan tetap harus dilakukan meskipun target yang ditetapkan belum tercapai. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi kendala sekaligus merumuskan langkah penyelesaian.
“Prinsip saya sederhana, jika berhasil mencapai target, laporkan. Jika belum berhasil pun tetap laporkan, agar kita dapat bersama-sama mencari solusi dan menentukan strategi lanjutan. Laporan kinerja ini merupakan bentuk nyata dari integritas, loyalitas, serta pertanggungjawaban atas amanah yang diemban,” jelasnya.
Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta mampu menjadi pemimpin yang merangkul seluruh jajaran di lingkungan kerja masing-masing. Kemampuan membangun komunikasi, memberikan teladan, menyelesaikan persoalan, serta mengambil keputusan dinilai menjadi bagian penting dalam menjalankan kepemimpinan.
Sri Juniarsih juga mengajak para pejabat untuk terus melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola pekerjaan, tetapi juga bagaimana menjaga sikap dan memberikan contoh yang baik kepada bawahan.
Di sisi lain, ia meminta seluruh pejabat meninggalkan pola kerja lambat dan monoton. Aparatur pemerintah dituntut lebih adaptif, inovatif, serta responsif dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan pelayanan publik.
“Jangan menunggu persoalan menjadi besar atau parah baru bertindak. Bangun budaya kerja yang cepat, tepat, efektif, dan terukur. Siapkan juga strategi cadangan atau plan kedua dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks di lapangan,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
