TELUK BAYUR, PORTALBERAU– Persoalan infrastruktur permukiman masih menjadi perhatian warga Kelurahan Teluk Bayur. Mulai dari kebutuhan pembangunan drainase, perbaikan jalan lingkungan, hingga pengawasan proyek pemerintah, menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah.
Aspirasi tersebut dihimpun Arman saat menggelar reses masa sidang III Tahun 2026 di dua titik, yakni RT 11 dan RT 12 Kelurahan Teluk Bayur, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Selain pembangunan infrastruktur dasar, masyarakat juga meminta DPRD lebih aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan.
Arman mengatakan, reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk turun langsung menemui masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
“Alhamdulillah, dalam kegiatan reses di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Teluk Bayur ini, masyarakat cukup antusias menyampaikan aspirasi. Ada beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian, terutama terkait drainase dan jalan lingkungan,” ungkapnya usai kegiatan.
Menurutnya, pembangunan drainase dan peningkatan kualitas jalan permukiman merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kenyamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, berbagai usulan yang disampaikan warga akan ditampung untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan DPRD.
“Tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini akan kami tampung dan perjuangkan. Kita ingin infrastruktur di lingkungan permukiman bisa semakin baik, sehingga masyarakat juga bisa merasakan dampak pembangunan secara langsung,” jelasnya.
Tak hanya menyerap aspirasi terkait infrastruktur, Arman juga memberikan perhatian terhadap permintaan warga mengenai pengawasan proyek pemerintah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga harus memastikan kualitas hasil sesuai perencanaan.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar anggaran daerah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, tentu kami juga akan ikut mengawasi. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Jangan sampai pembangunan sudah dilaksanakan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Arman berharap, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan perhatian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di kawasan permukiman.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Karena pada akhirnya, tujuan pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
