TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Di tengah ketidakpastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau memastikan pembayaran jaminan sosial bagi aparatur kampung dan sejumlah unsur lembaga kemasyarakatan tetap menjadi prioritas hingga akhir 2026.
Setidaknya, anggaran lebih dari Rp400 juta diperkirakan perlu disiapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober hingga Desember 2026.
Dalam kesempatannya, Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan pemenuhan kewajiban tersebut menjadi perhatian utama instansinya. Sebab, pembayaran jaminan sosial tidak hanya berkaitan dengan aparatur pemerintahan kampung, tetapi juga sejumlah unsur masyarakat yang selama ini terlibat dalam pelayanan dan pemberdayaan di tingkat kampung.
“Yang paling kita prioritaskan adalah BPJS, karena DPMK ini ada kewajiban mandatori menanggung BPJS Kesehatan untuk aparatur kampung,” jelasnya.
Dalam skema penganggaran, DPMK menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen bagi aparatur kampung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kewajiban tersebut harus tetap dipenuhi sebagai bagian dari perlindungan kesehatan bagi perangkat pemerintahan di tingkat kampung.
Selain BPJS Kesehatan, DPMK juga mengalokasikan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Penerimanya mencakup kader Posyandu, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga ketua RT.
Dengan cakupan penerima yang cukup luas, pengamanan anggaran menjadi penting agar perlindungan jaminan sosial tersebut tidak terputus, terutama bagi mereka yang menjalankan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
Tenteram menyebut, dalam kondisi fiskal saat ini, pihaknya tidak memiliki program pembangunan fisik yang menjadi prioritas. Fokus DPMK justru diarahkan pada pemenuhan kewajiban rutin yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial.
“Kita tidak ada pembangunan fisik, tetapi BPJS itu yang harus diamankan,” tegasnya.
Langkah tersebut dilakukan seiring adanya arahan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih selektif dalam mengatur belanja daerah.
Ia menyebut, salah satunya dengan menunda pelaksanaan pekerjaan yang belum memiliki kontrak, sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Sementara pekerjaan yang telah memiliki ikatan kontrak tetap diminta berjalan sesuai ketentuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan belanja tanpa mengabaikan kewajiban yang sudah berjalan.
Dirinya menambahkan, bagi DPMK Berau, kebijakan pengendalian anggaran tersebut membuat pemenuhan kewajiban BPJS semakin penting untuk diamankan.
“Sebab, jaminan sosial bagi aparatur kampung dan unsur LKD kita ini merupakan bentuk perlindungan bagi mereka yang turut menopang pelayanan pemerintahan dan kegiatan sosial masyarakat hingga tingkat kampung,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
