BALIKPAPAN, PORTALBERAU– Rencana pembangunan jaringan kereta api Trans Kalimantan belum memasuki tahap realisasi. Pemerintah pusat masih mematangkan berbagai perhitungan, mulai dari kesiapan tata ruang, kemampuan fiskal pemerintah hingga skema investasi yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan membutuhkan perencanaan mendalam. Selain memerlukan anggaran besar, proyek tersebut juga harus mempertimbangkan manfaat ekonomi dan kebutuhan konektivitas antardaerah.
Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/10/2026).
“Karena pengembangan kereta api ini memang membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail,” kata AHY.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mengkaji rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di Pulau Kalimantan.
Kajian tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis pembangunan jalur rel, tetapi juga kesesuaian tata ruang, kapasitas fiskal pemerintah serta keberlanjutan pembiayaan investasi.
“Kita mematangkan segala perhitungan. Karena ini berkaitan dengan tata ruang, kapasitas fiskal, investasi yang harus juga sustainable, dan juga membutuhkan anggaran yang besar,” ujarnya.
Perkuat Konektivitas dan Distribusi Komoditas
AHY menilai, jaringan kereta api berpotensi menjadi salah satu solusi untuk memperkuat konektivitas di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Kehadiran moda transportasi tersebut diharapkan mampu menghubungkan kawasan produksi dengan pusat perdagangan, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mendukung kegiatan ekspor.
“Wilayah Kalimantan Timur ini luas sekali, sehingga sarana transportasi ini nantinya menjangkau berbagai daerah,” katanya.
Ia menambahkan, Kalimantan Timur membutuhkan moda transportasi yang tangguh agar distribusi barang dan mobilitas antarkawasan dapat berjalan lebih efisien.
“Perlu moda transportasi yang tangguh untuk menjangkau berbagai kawasan hingga menghubungkan pasar domestik maupun ekspor,” lanjutnya.
Menurut AHY, potensi komoditas unggulan Kalimantan Timur menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan infrastruktur transportasi. Selain batu bara, daerah ini juga memiliki produksi kelapa sawit dan crude palm oil (CPO) yang membutuhkan dukungan jaringan logistik memadai.
“Komoditas di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sangat melimpah dari batu bara hingga CPO. Di sinilah pentingnya peningkatan kapasitas transportasi melalui kereta,” ungkapnya.
Prabowo Sudah Beri Arahan Trans Kalimantan
Wacana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 30 Juli 2026, Prabowo meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI menyiapkan pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Presiden juga mengarahkan agar pembangunan Trans Kalimantan dapat dimulai setelah atau bahkan bersamaan dengan proyek Trans Sumatera.
Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mulai mematangkan rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di Kalimantan.
Pada April 2026, AHY menyebut pemerintah membidik pembangunan sekitar 2.772 kilometer jaringan kereta api di Pulau Kalimantan. Meski demikian, rencana tersebut masih membutuhkan kajian dan perhitungan lebih lanjut sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
Kementerian Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk menyiapkan peta jalan pembangunan Trans Kalimantan, termasuk menjajaki peluang investasi dari dalam maupun luar negeri.
Khusus Kalimantan Timur, salah satu rencana proyek yang tercatat dalam Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) adalah jalur kereta api sepanjang 203 kilometer yang melintasi Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara hingga Balikpapan.
Kemampuan Fiskal Daerah Jadi Perhatian
Selain kebutuhan investasi dan tata ruang, kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah turut menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan tersebut.
AHY mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengenai pentingnya menyeimbangkan pembangunan proyek strategis dengan kebutuhan pembiayaan daerah.
“Pusat dan daerah harus benar-benar duduk bersama menyimpulkan segala sesuatunya. Karena kebutuhan fiskal tiap daerah juga besar dan beragam,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tetap membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur dasar hingga pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Karena itu, menurut AHY, rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Kebutuhan konektivitas harus berjalan seiring dengan manfaat ekonomi, kemampuan pembiayaan, kesesuaian tata ruang dan keberlanjutan investasi.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kekayaan alam daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kekayaan sumber daya alam Kaltim yang melimpah harus dikelola oleh SDM yang unggul, kompeten, dan berintegritas,” pungkasnya. (*/)
Editor: Dedy Warseto
