TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat upaya pencegahan dan penurunan angka stunting melalui optimalisasi program di tingkat kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan dukungan anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pencegahan stunting.
Menurutnya, pembiayaan program tersebut dapat bersumber dari berbagai skema anggaran, mulai dari Alokasi Dana Desa (AD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, hingga Alokasi Dana Kampung (ADK).
“Anggaran yang ada, baik dari AD, Dana Desa maupun ADK, banyak diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi dan makanan, tetapi juga menyangkut pemenuhan pelayanan dasar,” ujarnya, Jum’at (10/9/26).
Ia menjelaskan, kondisi lingkungan tempat tinggal juga memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan stunting. Karena itu, pembangunan maupun pemenuhan fasilitas dasar seperti sanitasi, MCK dan akses air bersih menjadi bagian yang dapat mendukung program tersebut.
Tenteram menyebut pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan kampung perlu dipahami agar program dapat berjalan secara optimal. Sejumlah kebutuhan dasar dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah, sementara kebutuhan tertentu juga dapat ditangani melalui anggaran kampung sesuai ketentuan.
“Misalnya terkait MCK dan air bersih. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi ada juga yang bisa ditangani melalui anggaran kampung. Prinsipnya, kewenangan dan sumber anggarannya harus disesuaikan,” jelasnya.
Selain layanan dasar, ia mendorong pemerintah kampung mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan agenda pencegahan stunting. Terlebih, terdapat alokasi Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan yang dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
“Anggaran ketahanan pangan juga bisa dikaitkan dengan upaya pencegahan stunting. Tinggal bagaimana kampung menyusun dan mengintegrasikan programnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
DPMK juga menilai keberadaan kader Posyandu menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kebijakan penanganan stunting di tingkat kampung.
Pihaknya menambahkan, kondisi angka stunting di setiap kampung dapat berubah karena berbagai faktor, termasuk mobilitas penduduk. Karena itu, menurutnya, keberhasilan tidak semata diukur dari ada atau tidaknya kasus, tetapi dari konsistensi kampung dalam melakukan pencegahan dan menekan angka stunting.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kampung terus berupaya mencegah dan menurunkan stunting. Kondisinya bisa berubah, apalagi ada mobilitas penduduk dari luar yang juga memengaruhi jumlah sasaran,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
