TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Komisi 1 DPRD Kabupaten Berau melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah pada 4–5 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi terkini sekaligus menyerap kendala yang dihadapi tim gabungan di lapangan.
Pada hari pertama rombongan Komisi 1 DPRD Berau mengunjungi Lokasi Karhutla di Kilometer 16 Labanan. Dari peninjauan tersebut, legislatif melihat langsung proses penanganan karhutla yang masih dilakukan petugas gabungan.
Selanjutnya pada Sabtu (5/9/26), Komisi 1 melanjutkan peninjauan ke sejumlah kampung, yakni Kampung Tabalar, Kampung Sukan, dan Kampung Bebanir Bangun.
Ketua Komisi 1 DPRD Berau, Elita Herlina, mengatakan kondisi di Kampung Tabalar saat ini sudah berhasil ditangani. Sementara itu, di Kampung Sukan masih ditemukan titik api di kawasan SP4, namun petugas telah melakukan upaya pemadaman.
“Di Kampung Tabalar sudah teratasi. Kemudian di Kampung Sukan masih ada titik karhutla di daerah SP4, tetapi sudah dapat ditangani dan saat ini prosesnya masih terus dilakukan. Begitu juga dengan wilayah Labanan,” ujarnya.
Berbeda dengan lokasi lainnya, penanganan di Kampung Bebanir Bangun membutuhkan perhatian lebih karena kondisi lahan yang terbakar berkaitan dengan kawasan gambut. Karakteristik tanah tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan secara berkelanjutan.
“Untuk di Bebanir Bangun karena berhubungan dengan tanah gambut, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Jadi memang membutuhkan penanganan yang lebih intensif,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi 1 juga menerima sejumlah keluhan dari tim gabungan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah personel yang diterjunkan ke lapangan.
Selain itu, armada pemadaman juga dinilai masih belum mencukupi. Bahkan, sejumlah armada yang tersedia membutuhkan perawatan dan perbaikan agar dapat digunakan secara optimal.
“Kendala yang kami temukan di lapangan antara lain jumlah personel yang masih kurang, armada yang terbatas, kemudian armada yang ada juga membutuhkan perawatan dan perbaikan. Akses terhadap sumber air juga cukup jauh,” ungkapnya.
Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan yang diperjuangkan DPRD Berau agar penanganan karhutla dapat lebih maksimal.
“Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan tim di lapangan. Kami juga berharap dukungan dari pihak ketiga, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah terdampak, sehingga penanganan karhutla bisa dilakukan secara bersama-sama,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
