TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau mulai memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi. Langkah ini dilakukan agar penanganan keadaan darurat tidak lagi hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kerja Sama Penanggulangan Bencana antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau di Hotel Mercure, Selasa (14/7/2026).
Mewakili Sekretaris Kabupaten Berau, M. Said, Asisten I Setda Berau M. Hendratno mengatakan penanggulangan bencana harus dibangun melalui kemitraan yang berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan bencana di Berau membutuhkan sinergi lintas sektor agar respons saat terjadi keadaan darurat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Ia menyampaikan apresiasi kepada BPBD Berau yang menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang kolaboratif, terencana, dan berkelanjutan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perwakilan perusahaan yang hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Berau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama juga memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, hingga kondisi darurat lainnya yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Hendratno, bencana tidak mengenal batas wilayah maupun sektor. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.
“Pemerintah menghadirkan regulasi dan koordinasi, dunia usaha menghadirkan sumber daya, inovasi, dan kapasitas, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam membangun budaya sadar bencana. Jika ketiga unsur ini berjalan bersama, maka ketangguhan daerah akan semakin kuat,” bebernya.
Melalui forum tersebut, pemerintah juga ingin membangun kesamaan persepsi mengenai mekanisme kerja sama saat terjadi bencana. Mulai dari pembagian peran, prosedur mobilisasi alat berat, distribusi bantuan logistik, pemanfaatan sumber daya manusia, hingga dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam kondisi darurat.
Dengan adanya pemahaman yang sama, pemerintah berharap tidak lagi terjadi kebingungan terkait siapa yang bertanggung jawab menjalankan setiap tugas ketika bencana terjadi.
“Pola kerja sama yang jelas akan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Pemkab Berau, lanjut Hendratno, berkomitmen terus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kolaborasi.
Namun komitmen tersebut hanya dapat diwujudkan apabila mendapat dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.
Melalui penguatan kemitraan ini, BPBD Berau diharapkan mampu membangun jejaring yang lebih solid dengan sektor swasta, sehingga ketika terjadi bencana, seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimobilisasi secara cepat, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
