TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Nasib pembangunan Pelabuhan Mantaritip kembali menjadi sorotan Komisi III DPRD Berau. Proyek strategis yang digadang-gadang menjadi pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi daerah itu dinilai belum menunjukkan arah yang jelas meski telah menyerap anggaran cukup besar selama beberapa tahun terakhir.
Kekhawatiran tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Berau dan Dinas Perhubungan (Dishub) Berau yang digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, secara tegas mempertanyakan progres dan kepastian kelanjutan pembangunan pelabuhan yang berada di kawasan Mantaritip tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah konkret agar proyek itu tidak berakhir menjadi aset mangkrak yang membebani daerah.
“Salah satu yang kami tanyakan adalah Pelabuhan Samudera Mantaritip. Sampai sejauh mana progresnya dan mau diarahkan ke mana pembangunan ini. Jangan sampai akhirnya mangkrak,” tegas Rifai.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut bukan sekadar proyek fisik biasa, melainkan cita-cita besar masyarakat Berau yang telah diperjuangkan sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, DPRD menilai sudah saatnya ada kepastian mengenai strategi penyelesaiannya.
Rifai mengakui keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan proyek strategis tersebut berjalan tanpa kepastian.
“Kalau memang diperlukan dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat, kita siap mendorong dan mengawal. Yang penting ada langkah nyata agar pembangunan ini bisa dituntaskan,” ujarnya.
Bahkan, Komisi III menyatakan kesiapannya mendampingi Pemerintah Kabupaten Berau melakukan lobi anggaran ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kementerian terkait di Jakarta.
“Kita siap mendampingi Bupati untuk mencari dukungan anggaran ke provinsi maupun pusat. Pelabuhan ini sudah menjadi harapan masyarakat sejak lama dan harus diperjuangkan bersama,” katanya.
Dirinya menuturkan, selain Pelabuhan Samudera Mantaritip, DPRD juga menyoroti keberlanjutan pembangunan Dermaga Maratua yang hingga kini belum berfungsi optimal. Infrastruktur yang diharapkan mendukung konektivitas dan sektor pariwisata itu dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Tak hanya proyek besar, rapat evaluasi juga membahas kebutuhan dasar masyarakat seperti penerangan jalan umum (PJU), pemeliharaan dermaga lokal, serta berbagai program pelayanan transportasi lainnya.
Komisi III berharap seluruh program prioritas yang telah disepakati bersama tetap dapat direalisasikan meskipun daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Yang terpenting target-target prioritas tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
