TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan pihaknya harus lebih bijak dalam menentukan arah pembangunan di tengah kondisi kemampuan anggaran daerah yang semakin terbatas.
Hal tersebut disampaikan menyusul adanya potensi penurunan dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ditambah tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima daerah.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena di sisi lain kewajiban pembayaran belanja pegawai, khususnya untuk aparatur sipil negara (ASN), tetap harus dipenuhi.
“Dengan kondisi hari ini notabene anggaran kita mengecil. Apalagi Pemprov juga akan mengecilkan dana Bankeu nantinya, atau bahkan bisa saja tidak ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Sebab, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit apabila pendapatan berkurang sementara beban pengeluaran wajib tetap berjalan.
“Sudah DAK kita tidak ada, kewajiban untuk PNS tetap tidak turun, maka pembangunan pasti akan tergerus. Karena itu kebijakan pembangunan harus lebih bijak,” katanya.
Gamalis menekankan, pemerintah daerah kini harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Ia tidak ingin pembangunan dilakukan hanya berdasarkan keinginan individu ataupun usulan sektoral dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa mempertimbangkan urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan tidak hanya berdasarkan keinginan orang perorangan atau dinas per dinas. Kami harapkan pola seperti itu tidak lagi terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh OPD memahami kondisi fiskal daerah saat ini dan mulai menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Menurutnya, fokus pembangunan harus diarahkan pada program yang bersifat wajib dan mendesak.
“Maka untuk sementara program-program pembangunan yang belum menjadi prioritas utama dan wajib di Kabupaten Berau kita pinggirkan dulu. Bukan berarti dihapus, tetapi kita mencoba menahan dulu sampai kondisi anggaran kembali normal,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pihak, baik OPD maupun masyarakat, dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini.
“Kalau ada langkah penyesuaian tersebut, pemerintah optimistis pelayanan dasar dan program prioritas tetap dapat berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran,” kuncinya. (Adv)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
