TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Aktivitas belajar mengajar siswa Sekolah Dasar (SD) filial di Kampung Biatan Ilir, Kabupaten Berau, terhenti setelah bangunan sekolah tersebut dirusak akibat persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim). Akibatnya, para siswa kini terpaksa mengikuti kegiatan belajar di kolong rumah warga.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menilai konflik tapal batas seharusnya tidak sampai berdampak pada fasilitas pendidikan yang digunakan oleh anak-anak.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar yang harus tetap terpenuhi, sehingga berbagai persoalan wilayah tidak seharusnya mengganggu proses belajar mengajar.
“Kami sangat menyayangkan adanya perusakan fasilitas sekolah akibat persoalan tapal batas. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari konflik wilayah seperti ini,” ujarnya.
Elita menjelaskan, kondisi di lapangan saat ini cukup memprihatinkan karena para siswa harus belajar di kolong rumah warga dengan fasilitas yang sangat terbatas. Situasi tersebut tentu jauh dari kondisi ideal untuk kegiatan belajar mengajar.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk mencari solusi agar para siswa dapat kembali belajar di tempat yang layak.
“Sekarang anak-anak harus belajar di kolong rumah warga. Ini tentu sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal,” katanya.
Selain itu, Elita juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, baik dari Kabupaten Berau maupun Kutai Timur, serta pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah tersebut secara bijak.
Menurutnya, penyelesaian konflik tapal batas perlu dilakukan secara serius agar tidak terus memicu masalah baru di tengah masyarakat.
Ia juga meminta pihak-pihak terkait untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan menyelesaikan persoalan ini melalui komunikasi yang baik. Jangan sampai konflik wilayah justru merugikan masyarakat, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” jelasnya.
Elita menegaskan, DPRD Berau akan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang, agar fasilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali digunakan.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal persoalan ini. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak bisa kembali belajar di tempat yang layak dan aman,” pungkasnya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
