Tapal Batas Empat Kecamatan Disorot, DPRD Minta Pemkab Berau Bertindak Tegas

‎TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta lebih proaktif dan militan dalam mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas di Bumi Batiwakkal.
‎
‎Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Ia menilai persoalan batas wilayah yang berlarut-larut berpotensi memicu dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat di wilayah terdampak.
‎
‎Menurutnya, terdapat empat kecamatan yang hingga kini masih terjerat persoalan tapal batas, yakni Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, dan Sambaliung. Permasalahan tersebut bahkan kembali mencuat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) beberapa waktu lalu.
‎
‎“Ini masih terdengar sampai musrenbang kemarin. Makanya kita dorong ini segera dibereskan,” ungkapnya.
‎
‎Subroto menjelaskan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, solusi sebenarnya sudah tersedia. Salah satunya dengan merujuk pada pola penataan transmigrasi yang telah memiliki jarak serta batas wilayah yang jelas dan terukur.
‎
‎“Warga hanya ingin menyatu dan tinggal mengikuti pola penataan transmigrasi. Di situ sudah ada jarak batasnya, kalau itu ditetapkan, sebenarnya selesai,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, DPRD Berau telah berulang kali menyarankan agar pemerintah daerah tidak terus-menerus terjebak dalam proses mediasi yang tak kunjung menghasilkan kesepakatan konkret.
‎
‎Menurutnya, apabila mediasi tidak menemukan titik temu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan kajian objektif di lapangan, tentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial.
‎
‎“Tapi tentunya dengan melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian dan aparat TNI,” bebernya.
‎
‎Subroto berharap persoalan tapal batas ini tidak terus berlarut-larut. Ia menegaskan, jika mediasi tak kunjung membuahkan hasil, maka alternatif penyelesaian lain harus segera ditempuh demi menjaga kondusivitas dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Adv)