TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kejelasan nasib tenaga honorer non database di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau hingga kini masih menjadi tanda tanya. Di tengah kebijakan nasional terkait penataan tenaga non-ASN serta pemangkasan anggaran daerah, para honorer yang belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu kepastian masa depan mereka.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyadari keresahan yang dirasakan oleh para tenaga honorer non database. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari solusi terbaik agar keberadaan mereka tetap mendapat perhatian.
“Honorer non database ini tetap menjadi perhatian kami. Saat ini sedang kami upayakan untuk dapat dikonsultasikan langsung dengan kementerian terkait, agar ada kejelasan langkah yang bisa diambil oleh daerah,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah melalui jalur Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif sementara agar tenaga honorer non database tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan, meskipun statusnya tidak sebagai ASN.
“Termasuk dengan jalur PJLP sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan. Ini tentu perlu kajian matang agar tidak menyalahi aturan dan tetap berpihak pada tenaga honorer,” terangnya.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa jika opsi tersebut tidak memungkinkan untuk diterapkan di Berau, maka langkah lanjutan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hal ini mengingat persoalan honorer non database berkaitan langsung dengan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini telah membantu roda pemerintahan daerah.
“Jika memang tidak bisa dilakukan, maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena ini berkaitan dengan SDM yang kita miliki dan sudah lama mengabdi,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga tidak menampik bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tantangan, terutama akibat pemangkasan anggaran. Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memperjuangkan nasib honorer non database.
“Di tengah pemangkasan anggaran, kami tetap berkomitmen mempertahankan mereka, honorer non database yang ada. Mereka sudah berkontribusi besar dalam pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak kepada daerah, khususnya dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database nasional. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan dan pelayanan publik di Kabupaten Berau tetap berjalan optimal.
“Yang terpenting, kami ingin ada kejelasan dan kepastian hukum, agar para honorer ini tidak terus berada dalam ketidakpastian,” pungkasnya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
