TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (24/11/25).
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa kondisi fiskal 2026 menjadi yang paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
“Penurunan dana transfer dari pusat membuat kita harus menyusun kembali strategi fiskal dengan sangat hati-hati,” ungkapnya.
Sri memaparkan, adanya perubahan signifikan terhadap target pendapatan daerah. Berdasarkan surat Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-62/PK/2025, transfer pusat—khususnya Dana Bagi Hasil (DBH)—mengalami penurunan cukup besar.
“Target pendapatan yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS sebelumnya harus dikoreksi hingga turun Rp1,445 triliun,” ujarnya.
Lanjutnya, dari total pendapatan daerah tersebut, sebanyak Rp303 miliar merupakan pendapatan earmark seperti DAK fisik, DAK nonfisik, dan Dana Desa, sehingga tidak bisa digunakan secara fleksibel.
Diakuinya, kondisi fiskal yang menurun memaksa pemerintah daerah melakukan pemotongan anggaran pada sektor belanja, termasuk belanja operasi, belanja modal, dan transfer ke kampung.
“Pemangkasan belanja mencapai Rp1,748 triliun. Ini situasi yang tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan agar APBD berjalan sesuai ketentuan,” paparnya.
Ia menegaskan, meski kemampuan fiskal terbatas, pemerintah tetap berkomitmen memilih program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dirinya mengungkapkan sederet strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan. Mulai dari optimalisasi pajak daerah, digitalisasi pemungutan, hingga memperkuat peran BUMD dan perangkat daerah penghasil.
“Kita harus memastikan setiap potensi pendapatan tergarap maksimal, tentu tetap berpegang pada asas legalitas, akuntabilitas, dan keadilan,” katanya.
Selain itu, Pemkab akan memberikan insentif pengurangan pajak reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha lokal.
Lebih lanjut ia menuturkan, rancangan APBD 2026 disusun dengan total belanja sebesar Rp3,325 triliun. Pendapatan daerah ditetapkan Rp2,737 triliun, terdiri dari PAD Rp450 miliar, pendapatan transfer Rp2,27 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp16,8 miliar.
“Pada sektor pembiayaan, kita mengandalkan prediksi SiLPA 2025 sebesar Rp588 miliar. Tidak ada pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Belanja daerah meliputi belanja operasi Rp2,022 triliun, belanja modal Rp994 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan belanja transfer Rp279,2 miliar.
Di akhir penyampaian nota keuangan, Pemkab Berau berharap pembahasan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan tepat waktu agar pembangunan daerah tidak tertunda.
“Dengan segala keterbatasan, kami tetap mengajak seluruh pihak memberikan kinerja terbaik. Semangat kebersamaan inilah yang akan membawa Berau menuju daerah yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur dan sejahtera,” kuncinya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan resmi Nota Keuangan kepada pimpinan DPRD untuk masuk tahap pembahasan. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
