SANGATTA, PORTALBERAU – Di tengah dinamika hubungan antara pemerintah dan pers, Diskominfo Kutai Timur menegaskan kembali pentingnya membangun pola komunikasi yang sehat dan berimbang.
Instansi tersebut mendorong agar setiap OPD tidak hanya tampil saat kegiatan seremonial, tetapi juga membuka akses terhadap aktivitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Upaya ini dinilai sebagai langkah memperbaiki persepsi publik sekaligus mendorong pemerataan informasi.
Sebagai bagian dari penguatan hubungan dengan media, Diskominfo juga aktif memberikan pemahaman kepada OPD mengenai pentingnya literasi informasi. Langkah ini termasuk mengajak setiap perangkat daerah untuk menetapkan standar komunikasi yang lebih terbuka, agar potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sejak awal. Komunikasi informal dengan insan pers pun terus dibangun demi meningkatkan rasa saling percaya.
Menyoroti isu yang sempat mencuat mengenai OPD yang terkesan hanya menerima wawancara dari media tertentu, Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang membatasi akses peliputan.
“Tidak ada ketentuan yang membuat media harus dipilih-pilih. Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi,” ucapnya.
Dalam praktiknya, Ronny mengakui bahwa kesenjangan komunikasi terkadang terjadi bukan karena pembatasan, tetapi karena pengalaman OPD menghadapi pemberitaan yang terpublikasi tanpa verifikasi.
Situasi tersebut membuat beberapa instansi bersikap lebih berhati-hati. Kendati demikian, Diskominfo menilai bahwa kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi penutupan informasi, sebab publik tetap berhak mengetahui kegiatan pemerintah.
Sebagai PPID utama, Diskominfo terus mengarahkan agar setiap OPD memegang prinsip akuntabilitas dalam menyampaikan informasi resmi. Transparansi dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik yang tidak bisa dinegosiasikan, termasuk dalam upaya melawan potensi misinformasi yang dapat beredar jika pemerintah tidak aktif menjelaskan fakta.
Dalam konteks itu, Ronny kembali mengingatkan peran penting media sebagai mitra pembangunan daerah.
“Media bukan hanya penyampai kritik, tetapi juga bagian dari solusi karena mereka menyalurkan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Diskominfo Kutim juga berencana menata ulang mekanisme koordinasi antara OPD dan awak media. Harapannya, setiap unit kerja dapat bersikap lebih inklusif dalam memberikan akses informasi, sehingga berita mengenai kebijakan dan program pemerintah bisa tersampaikan secara merata, bukan hanya pada acara tertentu yang bersifat formal.
Menutup arahannya, Ronny mengajak insan pers dan pemerintah daerah untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. Ia berharap kedua pihak dapat saling melengkapi demi memastikan masyarakat menerima berita yang objektif, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi pembangunan Kutai Timur.(ADV)
Editor: Ikbal Nukarim
