SANGATTA, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait Kajian Kelayakan Teknis, Ekonomi, dan Lingkungan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Pemkab Kutim ingin menjadikan pengelolaan sampah sebagai kekuatan ekonomi baru yang ramah lingkungan.
FGD yang dilaksanakan di Hotel Victoria Sangatta pada Rabu, 12 November 2025, menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pemerhati lingkungan.
Diskusi tersebut mengulas potensi nilai ekonomi dari sampah, mulai dari pemanfaatan limbah daur ulang hingga konversi sampah menjadi energi alternatif.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa pola pikir masyarakat mengenai sampah perlu ditransformasikan.
Menurutnya, sampah bukan lagi persoalan semata, melainkan sumber daya yang layak diolah menjadi peluang usaha baru.
“Kita ingin mengubah cara pandang. Sampah tidak harus dianggap beban. Justru dari sini bisa lahir peluang kerja dan perputaran ekonomi sirkular di masyarakat,” katanya.
Noviari menjelaskan, keberadaan TPST nantinya diharapkan menjadi pusat inovasi penanganan sampah di Kutim dan fasilitas tersebut dirancang untuk menangani pemilahan, pengolahan limbah organik menjadi kompos atau energi terbarukan, serta proses daur ulang material non-organik.
Dengan model pengelolaan terpadu, Pemkab Kutim menargetkan pengurangan sampah yang masuk ke TPA hingga mencapai 70 persen, selain mengurangi beban lingkungan, sistem ini dinilai mampu memberi manfaat ekonomi jangka panjang.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan TPST akan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan limbah sebagai bahan baku.
Produk kreatif berbasis daur ulang seperti kerajinan tangan, furnitur, atau material industri dapat menjadi sektor usaha baru yang menjanjikan. “Jika prosesnya berjalan dengan tepat, sektor ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui FGD ini, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor bisnis, dan komunitas masyarakat untuk membangun model pengelolaan sampah yang efektif dan kompetitif.
Pemkab Kutim juga menyiapkan dukungan regulasi serta insentif bagi pihak swasta agar ikut terlibat dalam pengelolaan sampah modern.
Hasil kajian diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menetapkan kebijakan jangka panjang terkait pembangunan ekonomi dan lingkungan, sehingga Kutim memiliki arah jelas dalam penerapan konsep ekonomi berkelanjutan.
Noviari menegaskan bahwa lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipisahkan.
“Kita ingin pembangunan berjalan tanpa merusak alam. Pengelolaan sampah yang modern akan menjadi fondasi bagi ekonomi hijau Kutim di masa depan,” tutupnya.(ADV)
Editor: Ikbal Nurkarim
