TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Berau berharap pada tahun 2026 mendatang, pengelolaan dan pembinaan cabang olahraga (Cabor) dapat kembali sepenuhnya berada di bawah naungan KONI Berau.
Harapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KONI Berau, Taupan Majid, yang menilai bahwa pola pembinaan di bawah KONI berbeda dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau.
“Kita berharap kalau bisa, untuk tahun 2026 pembinaan Cabor dapat kembali melalui KONI Berau saja. Dikarenakan pola pembinaan Dispora dan KONI Berau sangat berbeda,” ujar Taupan, Senin (3/11/25).
Menurut Taupan, perbedaan pola tersebut berdampak pada efektivitas pembinaan atlet di daerah.
Ia menilai, KONI sebagai lembaga yang berfokus pada pembinaan prestasi olahraga memiliki sistem dan pendekatan yang lebih langsung terhadap kebutuhan setiap cabang olahraga.
Selain itu, ia menyoroti minimnya anggaran pembinaan olahraga yang diterima pada tahun sebelumnya.
“Apalagi anggaran sebelumnya hanya Rp1,5 miliar dan itu pun dipotong lagi. Jadi banyak Cabor-cabor yang tidak maksimal kita bantu dalam hal pembinaan,” jelasnya.
Taupan mengungkapkan bahwa salah satu kendala besar yang dihadapi saat ini adalah proses pencairan anggaran melalui Dispora yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Akibatnya, masing-masing cabang olahraga harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalankan kegiatan pembinaan maupun mengikuti kompetisi.
“Terlebih anggaran yang dikelola Dispora Berau tidak dapat cair secara langsung. Sehingga setiap Cabor harus melakukan pembiayaan secara pribadi oleh masing-masing pengurus,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika pengelolaan dana hibah pembinaan olahraga nantinya dikembalikan ke KONI, maka pembinaan atlet di Berau dapat berjalan lebih maksimal dan terarah.
“Jadi kalau nanti dana hibah kembali ke KONI Berau, pembinaan itu bisa lebih maksimal,” tuturnya.
Meski demikian, Taupan juga memahami bahwa pengelolaan dana hibah melalui KONI kerap dianggap berisiko, terutama setelah adanya kasus pertanggungjawaban keuangan pada periode sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama.
“Walaupun memang diketahui bahwa pengelolaan dana hibah sangat berisiko, terlebih terdapat kasus sebelumnya. Namun, saya yakin pada kepengurusan saya, pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
