TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp2,6 triliun.
Hal ini dapat terjadi efek dari pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, jauh dari target yang seharusnya.
Namun, terdapat tantangan besar yang sudah menanti di depan, terutama terkait pembiayaan belanja pegawai yang diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun untuk sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan hal ini dalam sebuah pernyataan resmi pada Kamis (8/10/2025). Ia menilai beban anggaran untuk gaji pegawai akan menjadi persoalan serius yang harus dicarikan solusi bersama.
“Tahun 2026 kita kemungkinan akan memiliki APBD sekitar Rp2,6 triliun dengan belanja pegawai sebesar Rp1,3 triliun untuk 8.000 ASN,” ungkapnya.
Menurutnya, rasio belanja pegawai terhadap total APBD yang hampir mencapai 50 persen itu cukup tinggi dan menjadi kendala dalam pembiayaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini akan membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis dan pembangunan infrastruktur.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa kondisi ini bukan hanya persoalan Berau, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah lain di Kalimantan Timur, khususnya yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang harus berbagi hasil dengan daerah lain.
“Ini juga menjadi permasalahan yang akan dihadapi ke depan. Maka kami akan mengkomunikasikan hal ini dengan kepala-kepala daerah yang ada di Kalimantan Timur,” jelasnya.
Ia berharap, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat menindaklanjuti persoalan pembiayaan pegawai ini agar anggaran dapat digunakan secara lebih efisien dan optimal.
Walaupun sebenarnya daerah sendiri masih memerlukan, tapi ia berharap agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti oleh kementerian.
“Jadi anggaran ini belum bulat, maka harus dikomunikasikan di awal,” terangnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Berau akan segera menurunkan tim bersama dengan pihak-pihak terkait untuk menemui kementerian guna membahas dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan tersebut.
“Kami juga segera menurunkan tim bersama yang lain menemui pihak kementerian,” tutupnya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
