TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemkab Berau menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warganya, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menanggapi keluhan masyarakat terkait pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatannya, Bupati Sri Juniarsih Mas mengungkapkan bahwa Pemkab Berau telah menganggarkan dana sebesar Rp31 miliar setiap tahunnya untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
“Iuran BPJS bagi warga tidak mampu kita gratiskan, dan sudah kita anggarkan Rp31 miliar,” ungkap Sri.
“Ini adalah bentuk perhatian dan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” sambungnya.
Sri juga menyampaikan keprihatinannya karena masih menerima laporan adanya warga yang mengaku harus membayar biaya layanan kesehatan meskipun sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.
Ia menilai hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan pihak BPJS untuk memberikan edukasi yang lebih jelas dan menyeluruh kepada masyarakat.
“Saya masih mendengar ada keluhan dari masyarakat yang mengaku tidak terlayani atau tetap diminta membayar saat berobat meskipun menggunakan BPJS. Saya rasa ini perlu diperhatikan oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama jajaran, termasuk BPJS itu sendiri,” ujarnya.
Sri menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan BPJS secara maksimal, agar masyarakat memahami hak dan prosedur dalam mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya tambahan.
“Banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana sistem BPJS bekerja. Ada yang berpikir cukup punya kartu saja, tapi ternyata tidak tahu prosedurnya. Ini yang harus dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham atau pelayanan yang tidak maksimal di rumah sakit,” bebernya.
Lebih lanjut, Sri mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, termasuk pihak fasilitas kesehatan, untuk terus bersinergi dalam menyukseskan program jaminan kesehatan nasional.
“Kita ingin pastikan seluruh warga, khususnya yang tidak mampu, mendapatkan perlindungan kesehatan. Tidak boleh ada warga Berau yang tidak bisa berobat hanya karena persoalan biaya. Ini adalah hak dasar mereka yang harus kita jamin bersama,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
Pemprov Kaltim Kaji Pengurangan Bankeu, Berau Masih Andalkan Tunggu Arahan Resmi
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur memberikan sinyal akan mengurangi hingga membuka kemungkinan penyesuaian penyaluran bantuan keuangan...
