PORTALBERAU – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa anak-anak jalanan menjadi salah satu target utama dalam program Sekolah Rakyat, yang akan digulirkan pemerintah mulai 14 Juli 2025.
Program ini ditujukan untuk menjamin hak pendidikan bagi kelompok termarginalkan secara sosial dan ekonomi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, mengatakan, sasaran program mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Anak-anak yang berada di desil 1 dan 2, kelompok masyarakat paling miskin, menjadi prioritas utama.
“Yang paling diutamakan adalah anak-anak dari desil 1, termasuk mereka yang mengalami kemiskinan ekstrem. Bahkan anak yang tidak terdaftar di Dapodik, seperti anak jalanan, akan menjadi fokus utama,” ujar Idit saat ditemui di Bandung, Sabtu (5/7/2025), dikutip dari Antara.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, Kemensos membentuk tim verifikasi bersama Dinas Sosial di berbagai daerah guna turun langsung ke lapangan.
Mereka akan mendata calon siswa dan memastikan kondisi sosialnya sesuai kriteria program afirmatif ini.
Idit juga mengungkapkan bahwa salah satu lokasi Sekolah Rakyat permanen yang akan dibangun tahun ini berada di Ciwidey, Kabupaten Bandung.
Saat ini, sekolah sementara bagi calon siswa di wilayah tersebut masih menggunakan fasilitas di kawasan Stadion Jalak Harupat.
Secara nasional, pemerintah akan membangun 100 unit Sekolah Rakyat yang disiapkan untuk beroperasi mulai pertengahan Juli 2025.
Sekolah ini menggunakan sistem berasrama dan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Semua kebutuhan siswa, termasuk biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan pokok, akan ditanggung negara.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan memuliakan keluarga miskin melalui pendekatan yang menyeluruh.
Salah satu keunikan Sekolah Rakyat dibanding sekolah konvensional adalah penerapan pendekatan pembelajaran personal (individual approach).
Selain itu, sistem yang digunakan bersifat multi entry dan multi exit, di mana siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan studi berdasarkan capaian belajarnya.
Program ini dikoordinasikan langsung oleh Kemensos, dengan rekrutmen guru dilakukan BKN bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kemenag.
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat menjadi jembatan untuk anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang bermutu dan layak. (*/)
