TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Kabupaten Berau hingga 31 Mei 2025 telah mencapai Rp 1,3 triliun atau 37,03 persen dari total pagu Rp 3,8 triliun.
Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan 11,60 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Dalam kesempatannya, Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati, mengungkapkan bahwa pagu tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 260,6 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 3,5 triliun.
“Kami tetap memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal dan efisien, meski terjadi penyesuaian karena kebijakan efisiensi belanja,” ungkap Viera, Selasa (7/6/25).
Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Pegawai: Rp 52,4 miliar (47,30%) – naik 16,24% dibanding tahun lalu.
• Belanja Barang: Rp 36,5 miliar (28,84%) – turun 37,09%.
• Belanja Modal: Rp 3,1 miliar (13,24%) – kontraksi signifikan 473,12%.
Menurut Viera, kontraksi pada belanja modal disebabkan kebijakan penundaan kontrak satker karena masih ada anggaran yang diblokir. Namun proses realisasi mulai membaik seiring dimulainya pengadaan barang dan aset.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp1,3 triliun (37,15%). Rinciannya sebagai berikut:
1. Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 204,61 miliar (36,34%)
2. Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 1 triliun (38,95%)
3. DAK Fisik: Belum terealisasi
4. DAK Non Fisik: Rp 50,96 miliar (33,32%)
5. Dana Desa: Rp 30,49 miliar (30,03%)
6. Dana Insentif Daerah (DID): Rp 3,49 miliar (50%)
Dirinya juga memaparkan, Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program ini kata dia, bertujuan memperkuat ekonomi pedesaan berbasis koperasi untuk mendorong pemerataan kesejahteraan.
Sebagai bentuk dukungan fiskal, sebesar 3% Dana Desa akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi tersebut.
Viera menambahkan, KPPN Tanjung Redeb, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, memiliki peran penting dalam penyaluran Dana Desa dan mendukung implementasi KDMP.
Ia menyebut, hingga pertengahan Juni ini, 100 kampung di Kabupaten Berau telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I. Tahap selanjutnya menunggu pemenuhan syarat, salah satunya pembentukan koperasi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPMK Berau agar seluruh proses penyaluran Dana Desa sesuai jadwal dan mendukung agenda nasional Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi desa,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
