TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat turut berdampak pada Kabupaten Berau.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan dukungannya terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Menurut Sumadi, kebijakan tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan, sehingga anggaran yang tersedia harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin, terutama untuk program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap program yang dijalankan harus efektif dan benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut mengakui bahwa kebijakan ini kemungkinan akan berdampak pada sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus solid. Jika itu terjalin dengan baik, saya yakin semua akan lebih mudah,” jelasnya.
Salah satu sektor yang terdampak adalah perjalanan dinas, yang dinilai bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
Menurut Sumadi, di era digital saat ini, komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih efisien.
“Itu bukan masalah besar, sekarang sudah zaman modern. Banyak cara komunikasi yang bisa dilakukan secara digital, seperti melalui Zoom dan platform lainnya,” terangnya.
Sumadi berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan kebijakan efisiensi anggaran ini.
Menurutnya, dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kebijakan ini dapat berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik dan pelayanan bagi masyarakat tetap maksimal,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
