PORTALBERAU – Empat menteri di Kabinet Merah Putih dinilai memiliki kinerja kurang memuaskan berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga terkait evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi memasuki 100 hari kerja pada 28 Januari 2025.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo dan kabinetnya mencapai 79,3%, sementara survei Litbang Kompas mencatat angka lebih tinggi, yakni 80,9%.
Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, sejumlah menteri mendapat sorotan karena dinilai berkinerja buruk dalam 100 hari pertama. Berikut empat menteri yang mendapat rapor merah menurut hasil survei:
1. Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia – HAM)
Natalius Pigai menempati posisi pertama sebagai menteri dengan kinerja terburuk berdasarkan survei Celios yang dirilis pada 21 Januari 2025.
Natalius mendapatkan nilai -113 poin dan dinilai gagal menjalankan tugas serta program kementeriannya.
Selama 100 hari pertama, Pigai tidak menunjukkan langkah konkret dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran HAM.
Salah satu kritik datang dari Komisi XIII DPR, yang menyoroti ketidakhadirannya dalam kasus-kasus besar seperti dugaan pelanggaran HAM dalam proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, serta kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
2. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM)
Budi Arie menempati peringkat kedua dalam survei Celios dengan nilai -61 poin. Ia dianggap gagal membuat terobosan dalam pengelolaan koperasi dan pemberdayaan UKM.
Namanya semakin tercoreng akibat skandal yang melibatkan anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang terseret dalam kasus pencurian data dan dugaan kerja sama dengan operator judi online.
Minimnya inovasi dan ketidaktegasan dalam menangani permasalahan membuatnya dipandang sebagai salah satu menteri dengan kinerja buruk.
3. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral – ESDM)
Bahlil Lahadalia menempati posisi ketiga dengan skor -41 poin.
Salah satu kebijakan kontroversialnya yang mendapat kritik tajam adalah penghapusan pengecer LPG 3 kg, yang bertujuan agar subsidi langsung diterima masyarakat kecil.
Namun, kebijakan ini justru menimbulkan polemik karena membuat para pedagang kecil kehilangan penghasilan, sementara masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan resmi.
Akibat kontroversi ini, Presiden Prabowo akhirnya memerintahkan agar pengecer LPG 3 kg tetap diizinkan beroperasi.
4. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Mendiktisaintek)
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro juga mendapat penilaian buruk berdasarkan survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT). Sebanyak 78,8% responden menilai kinerjanya negatif, hanya 6% yang menilai positif, dan 15,2% bersikap netral.
Sorotan terhadap Satryo meningkat setelah muncul aksi demonstrasi ASN Kementerian Pendidikan Tinggi yang menuduhnya sebagai pemimpin arogan dan semena-mena dalam pemecatan bawahan.
Selain itu, kalangan dosen berstatus ASN juga menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang tertahan bertahun-tahun.
Meski tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, hasil survei ini menunjukkan adanya celah dalam kinerja beberapa menteri.
Publik kini menanti langkah Presiden Prabowo, apakah akan melakukan reshuffle kabinet untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan atau tetap mempertahankan komposisi yang ada. (*)
